Jakarta, suarabersama.com – Wacana evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menguat seiring dorongan agar program tersebut lebih tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Arah ini dinilai mencerminkan sikap terbuka pemerintah terhadap kritik publik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai penyesuaian program memang mendesak dilakukan. Ia menyoroti pentingnya aspek aksesibilitas distribusi serta integrasi dengan program lain seperti bantuan pendidikan.
Meski tidak berasal dari pernyataan langsung Prabowo Subianto, pandangan tersebut dianggap selaras dengan arah kebijakan pemerintah sejak awal, yang menempatkan isu gizi dan stunting sebagai prioritas utama. Dengan demikian, fokus pada kelompok rentan dinilai sebagai penajaman, bukan perubahan arah program.
Namun, tantangan utama dinilai terletak pada implementasi di lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana teknis diminta bergerak lebih cepat menerjemahkan sinyal kebijakan menjadi langkah konkret.
Langkah yang dinilai mendesak antara lain pemetaan ulang penerima manfaat berbasis data gizi, perbaikan sistem distribusi, hingga penguatan sinergi dengan program lain. Tanpa pembenahan tersebut, MBG berisiko menjadi program besar dari sisi anggaran, tetapi lemah dalam ketepatan sasaran.
Momentum evaluasi kini telah terbuka. Yang menjadi sorotan berikutnya adalah sejauh mana BGN mampu merespons arah kebijakan secara cepat dan efektif agar manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan. (kls)
