JAKARTA, suarabersama.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengapresiasi langkah Yudi Abrimantyo yang menyerahkan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) menyusul kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.
Menurut Dave, keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab moral sekaligus komitmen menjaga integritas dan akuntabilitas sebagai pejabat publik. Ia menilai langkah itu penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Ini bentuk pertanggungjawaban yang patut diapresiasi, sekaligus menunjukkan pentingnya transparansi dalam menjaga kredibilitas lembaga,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Momentum Evaluasi Kelembagaan
Meski demikian, DPR menegaskan bahwa langkah tersebut tidak boleh berhenti pada aspek personal. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong adanya evaluasi menyeluruh di tubuh Tentara Nasional Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang.
Dave menilai, peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan sistem dan penguatan pengawasan internal, sehingga profesionalisme prajurit tetap terjaga.
Komitmen Penegakan Hukum
Di sisi lain, DPR juga mencatat langkah TNI yang dinilai terbuka dalam melakukan penyelidikan. Proses hukum yang berjalan diharapkan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Juru Bicara TNI, Aulia Dwi Nasrullah, sebelumnya menegaskan bahwa penyerahan jabatan Kabais merupakan bagian dari pertanggungjawaban institusi. TNI juga berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi internal bersama Kementerian Pertahanan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat disiplin dan tata kelola di lingkungan militer.
Jaga Stabilitas dan Kepercayaan Publik
DPR mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berlangsung serta menjaga stabilitas nasional. Penanganan kasus secara profesional dinilai penting untuk mempertahankan wibawa institusi pertahanan.
“Prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan aparat negara,” tegas Dave. Dengan langkah ini, DPR berharap kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan tetap terjaga, sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam sistem kelembagaan. (kls)
