Jakarta,Suarabersama.com – Melalui forum dialog interaktif pada sidang Dewan HAM PBB ke-61 di Jenewa, Indonesia menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap anak di era digital dan konflik bersenjata. Hal ini mendorong penguatan kerja sama internasional dan perlindungan komprehensif bagi anak.
Dipimpin oleh Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, yang juga menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Dewan HAM PBB menggelar Dialog Interaktif tentang Kekerasan terhadap Anak dalam rangkaian Sidang Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss.
“Pendekatan kebijakan komprehensif menjadi penting untuk menghadapi tantangan kekerasan terhadap anak di era digital, melalui penguatan kerangka hukum dan regulasi, peningkatan pendidikan dan literasi digital, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, sektor teknologi, sekolah, dan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal Manan, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian HAM RI, Senin (16/3).
Mewakili koalisi negara sahabat Indonesia, Group of Friends of the Family, ia menekankan peran strategis keluarga dalam membangun kepercayaan, ketahanan, serta perilaku bertanggung jawab di era digital. Karena itu, penguatan kapasitas keluarga melalui peningkatan literasi, penyediaan perangkat pendukung, dan layanan yang memadai dinilai krusial guna melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.
Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia juga meminta pandangan Perwakilan Khusus Sekjen PBB terkait langkah-langkah tambahan yang dapat ditempuh negara untuk memperkuat dukungan bagi orang tua atau wali dalam menjaga hak dan kesejahteraan anak di tengah kompleksitas lingkungan digital.
“Terdapat peningkatan ancaman cyberbullying terhadap anak sebagai salah satu bentuk kekerasan yang berkembang pesat di era digital. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan standar global dan regional, pengembangan kerangka hukum dan kebijakan nasional, penegakan hukum yang efektif, serta intervensi berbasis sekolah guna mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak di ruang digital,” ujar Perwakilan Khusus Najat Maalla M’jid di hadapan Dewan.
Dialog ini menjadi bagian dari upaya Dewan HAM PBB guna memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital, mengingat dinamika teknologi yang terus bergerak cepat.
Pada kesempatan yang sama, Dewan HAM PBB juga menggelar Dialog Interaktif dengan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata dalam Sidang Sesi ke-61 yang dipimpin oleh Tsegab Kebebew Daka selaku Wakil Presiden Dewan HAM PBB. Dalam forum tersebut, berbagai delegasi menyoroti tingginya angka pelanggaran berat terhadap anak dalam konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.
“Puluhan ribu anak terus menjadi korban pembunuhan, pelukaan, perekrutan oleh kelompok bersenjata, penculikan, kekerasan seksual, serta penolakan akses bantuan kemanusiaan. Pelanggaran tersebut dilakukan baik oleh kelompok bersenjata non-negara maupun aktor negara, yang menunjukkan bahwa anak-anak masih menanggung dampak paling berat dari konflik bersenjata,” ujar Perwakilan Khusus Sekjen PBB, Vanessa Frazier, dilansir siaran pers resmi.
Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Komunikasi Layanan Publik, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan keprihatinan akan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap anak dalam konflik bersenjata. Termasuk situasi yang kian memprihatinkan di Gaza, Palestina, yang diketahui telah menelan korban jiwa anak-anak dalam jumlah besar.
“Tragedi ini sangat terlihat di Gaza, tempat lebih dari 21.000 anak telah tewas sejak Oktober 2023 dan 44.000 lainnya terluka. Hal itu menunjukkan konsistensi atas komitmen penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina. Indonesia memandang bahwa langkah-langkah mendesak untuk menurunkan eskalasi konflik bersenjata sangat diperlukan guna melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, menciptakan lingkungan yang aman, serta menjamin akses anak terhadap layanan dasar yang penting,” ungkapnya.
Selain itu, Indonesia mengecam serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di Minab yang dilaporkan menewaskan ratusan korban jiwa. Indonesia menegaskan insiden tersebut harus diselidiki secara cepat, menyeluruh, dan transparan. Pihak Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya internasional dalam melindungi anak-anak dalam situasi konflik bersenjata serta memastikan perlindungan hak anak tetap menjadi bagian penting dalam agenda perdamaian dan keamanan internasional.
