Suara Bersama

DPRD Jatim Dukung Kebijakan WFH ASN untuk Hemat BBM, Tegaskan Pelayanan Harus Tetap Optimal

Jakarta,Suarabersama.com – DPRD Jawa Timur mendukung kebijakan Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Timur setiap Hari Rabu.

Meski begitu, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap optimal, di tengah kebijakan WFH bagi ASN.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ubaidillah memahami, WFH ini diambil selaras dengan kebijakan pusat. Yakni, sebagai upaya untuk penghematan energi akibat situasi konflik yang terjadi antara Amerika-Israel dengan Iran.

Konflik ini berimbas pada harga minyak dunia yang ikut bergejolak.

Ubaid, sapaan akrab Ubaidillah  menyadari, dalam situasi seperti ini perlu dilakukan WFH untuk upaya penghematan.

“Kebijakan ini saya rasa perlu dilakukan,” kata Ubaid saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (25/3/2026).

Ubaid mengungkapkan, nantinya Pemprov perlu memilah posisi apa yang bisa diberlakukan WFH

Khusus untuk yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, Ubaid berharap agar tidak perlu dilakukan WFH

Sementara posisi lain yang tidak bersinggungan dengan pelayanan bisa WFH

“Mungkin bisa dipilah-pilah seperti itu. Artinya, pemprov memang harus mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hemat energi yang hari ini digalakkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” jelas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Mulai Pekan Depan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar menggelar apel sekaligus Halal Bihalal bersama ASN pasca libur Hari Raya Idulfitri di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu (25/3/2026) pagi.

Di kesempatan kali ini, Khofifah juga mengumumkan bahwa Pemprov Jatim akan mulai menerapkan sistem WFH bagi ASN guna menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung upaya pemerintah pusat dalam penghematan BBM.

“Mulai minggu depan WFH kita dilaksanakan pada Hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara optimal. Sistem WFH ini kita laksanakan selaras dengan kebijakan penghematan BBM dari pemerintah pusat,” tegas Khofifah.

Ia menekankan, WFH bukan tambahan libur ataupun cuti, melainkan mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas tinggi dari seluruh ASN.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =