Jakarta, suarabersama.com – Kalangan pengusaha merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kemungkinan penerapan Work From Home (WFH) demi menghemat konsumsi BBM. Pernyataan Prabowo muncul di tengah lonjakan harga minyak dunia setelah pecahnya perang di Timur Tengah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, dunia usaha memahami dinamika pasar energi global yang meningkatkan biaya energi dan logistik. Namun, Shinta meminta perlu ada pemetaan secara menyeluruh, termasuk dampak terhadap produktivitas dan keberlangsungan usaha.
“Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha,” kata Shinta saat dihubungi detikcom, Senin (16/3/2026).
Ia juga menilai kebijakan seperti WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan hingga layanan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja agar kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan.
“Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik,” jelas Shinta.
Di sisi lain, ada sektor yang dinilai lebih fleksibel untuk menerapkan pola kerja jarak jauh, misalnya sektor teknologi informasi maupun profesi kreatif. Selain sektor usaha, menurutnya jenis pekerjaan juga perlu diperhatikan apakah memungkinkan dilakukan secara jarak jauh atau tidak.
“Begitupun ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif. Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” tambahnya.
Oleh karena itu, dunia usaha berpandangan pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.
Shinta menambahkan, jika wacana kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut maka perlu ada kajian mendalam serta ruang diskusi antara pemerintah dan pengusaha. Dengan begitu, kebijakan penghematan energi dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan.
“Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,” tutupnya.
Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran kabinet mengkaji berbagai opsi penghematan energi untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga BBM. Salah satu yang disoroti adalah langkah yang diambil Pakistan, yang menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sekitar 50% pegawai.
Kebijakan tersebut berlaku untuk pegawai pemerintah dan pekerja swasta. Prabowo meminta agar kebijakan tersebut dipelajari sebagai perbandingan dalam merumuskan rencana efisiensi di Indonesia.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” ujar Prabowo. (kls)
