Jakarta,Suarabersama.com – Pakar geopolitik Universitas Muhammadiyah Indonesia Rasminto mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam politik adu domba menyusul peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada Kamis (12/3) malam.
Rasminto menjelaskan tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum dan segala tuduhan maupun spekulasi mengaitkan institusi negara tanpa dasar yang jelas akan merusak kohesi nasional serta sebabkan konflik sosial.
“Dalam perspektif geopolitik dan perang informasi modern, peristiwa sensitif seringkali dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu publik harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik adu domba,” ujar Rasminto dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.
Dia menyoroti beredarnya foto yang diklaim sebagai identitas pelaku sekaligus anggota intelijen militer di media sosial bukan data autentik identitas pelaku yang sebenarnya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam keterangan resmi, menurut dia, menyatakan gambar tersebut hasil manipulasi digital yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Ini sangat berbahaya. Ketika gambar hasil rekayasa digital disebarkan lalu dijadikan dasar untuk menuding institusi tertentu, maka yang terjadi adalah pembentukan opini yang menyesatkan publik,” ucapnya.
Selain itu, Rasminto juga menilai tuduhan yang diarahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa bukti merupakan hal yang sangat disayangkan.
Menurutnya, narasi tersebut bukan hanya menyakitkan bagi prajurit TNI yang selama ini mengabdi kepada negara, tetapi juga berpotensi merusak kemanunggalan TNI dan rakyat yang telah menjadi fondasi pertahanan nasional Indonesia.
“Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap TNI bukan hanya menyakiti institusi militer, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan kohesi nasional kita sebagai sebuah bangsa,” jelasnya.
Rasminto menegaskan dalam negara hukum, setiap kasus pidana harus diselesaikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif oleh aparat penegak hukum, dan masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.
“Yang paling penting sekarang adalah memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Publik perlu menahan diri agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Politik adu domba atau devide et impera, tutur Rasminto, dalam sejarah Indonesia pernah digunakan untuk melemahkan persatuan bangsa. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kewarasan publik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Indonesia tidak boleh terpecah hanya karena perang narasi di media sosial. Persatuan nasional dan kepercayaan terhadap institusi negara harus tetap dijaga sambil menunggu fakta hukum yang sebenarnya terungkap,” katanya.
