Jakarta, Suarabersama.com – Komisi I DPR RI memberikan sejumlah catatan strategis terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza, Palestina, dalam rangka mendukung misi Board of Peace, sebuah inisiatif kerja sama multilateral yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, menegaskan bahwa penugasan pasukan TNI semata-mata ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk mendukung agenda politik maupun militer Israel yang selama ini melakukan agresi dan pendudukan di wilayah Palestina.
“Pengiriman pasukan itu kami rekomendasikan hanya untuk tugas medis, zeni tempur, serta rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Syamsu Rizal di kantor PKB Sulsel, Makassar, Selasa (17/2).
Politisi yang akrab disapa Daeng Ical itu menjelaskan bahwa satu brigade pasukan TNI memang telah menjalani pelatihan sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF). Namun, pelaksanaan tugas harus dibatasi secara tegas dengan garis demarkasi yang jelas, baik dari segi wilayah maupun ruang lingkup misi.
Komisi I, lanjutnya, menekankan pentingnya kejelasan mandat sebelum pengerahan pasukan dilakukan. Indonesia, sebagai bagian dari Board of Peace bersama Amerika Serikat dan negara-negara lain, harus memastikan bahwa penugasan tersebut berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kami merekomendasikan agar keberangkatan pasukan ini benar-benar berada dalam mandat PBB, bukan mandat sepihak,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pasukan TNI harus tetap bersikap netral, tidak terseret kepentingan pihak tertentu, serta sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
“Jika dalam praktiknya bertentangan dengan prinsip tersebut, maka pengiriman pasukan harus dibatalkan. Presiden pun telah menegaskan bahwa Indonesia siap menarik diri dari Board of Peace bila bertentangan dengan kepentingan nasional,” kata Daeng Ical.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pengiriman pasukan TNI ke Gaza di bawah bendera ISF mulai April mendatang. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono menyebutkan bahwa TNI telah menyiapkan sekitar 8.000 personel dalam format brigade gabungan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 personel diproyeksikan siap sebagai tim pendahulu pada April, sementara sisanya menyusul pada Juni. Meski demikian, Donny menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut masih menunggu keputusan politik pemerintah serta mekanisme internasional yang berlaku.
“Belum ada keputusan resmi terkait tanggal keberangkatan. Seluruh proses masih dalam tahap persiapan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini TNI tengah melakukan pemeriksaan kesehatan, pengurusan administrasi, serta gelar kesiapan pasukan. Targetnya, seluruh personel siap diberangkatkan paling lambat akhir Juni 2026, apabila keputusan politik telah ditetapkan. (*)
