Jakarta, suarabersama.com – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Board of Peace di Washington, Kamis (19/2/2026), kelompok Hamas menyampaikan sejumlah tuntutan penting. Melalui juru bicaranya, Hazem Qassem, Hamas mendesak Dewan Perdamaian tersebut untuk memberikan tekanan serius kepada Israel agar menghentikan pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza.
“ Kami mendesak anggota dewan untuk mengambil tindakan tegas guna memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza,” kata Qassem kepada AFP, Selasa (17/2/2026). Ia menuding operasi militer Israel di Gaza masih berlangsung dalam bentuk pembunuhan, pengusiran warga, pengepungan, serta menyebabkan kelaparan. Menurutnya, kondisi di Gaza sudah masuk pada fase genosida yang belum berakhir.
Selain itu, Hamas juga meminta dukungan penuh dari Board of Peace terhadap komite teknokrat Palestina yang baru dibentuk untuk mengelola pemerintahan sehari-hari di Gaza pascaperang. Dukungan ini dianggap penting agar bantuan kemanusiaan dan proses pemulihan bisa segera terlaksana.
Israel Hadirkan Menteri Luar Negeri Sementara Netanyahu Absen
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, dipastikan hadir mewakili negaranya pada sesi pembuka Board of Peace. Saar dijadwalkan terlebih dahulu menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York sebelum menuju Washington untuk menyampaikan posisi resmi Israel.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan akan ikut hadir, tetapi kemudian kantornya memastikan Netanyahu tidak akan ambil bagian dalam KTT tersebut.
Board of Peace dan Tantangan Internasional
Board of Peace awalnya dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata dan mengatur rekonstruksi di Gaza pasca-konflik antara Hamas dan Israel. Namun, forum ini kini diperluas mandatnya menjadi sebuah badan penyelesaian berbagai konflik global yang dikhawatirkan akan menjadi alternatif dari PBB.
Saat peluncuran Board of Peace di Forum Ekonomi Dunia, Davos, Januari lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan pembentukan “Gaza Executive Board” di bawah naungan Dewan Perdamaian. Badan ini akan melibatkan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan keras dari Netanyahu.
Hingga saat ini, 19 negara telah menandatangani piagam pendirian Board of Peace. Negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap diwajibkan membayar kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS. Undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang negaranya terlibat invasi ke Ukraina sejak 2022, juga menuai kritik dari berbagai pihak. (kls)
