Jakarta, suarabersama.com – Ketegangan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) makin memanas menyusul rekomendasi Komnas HAM agar pasukan TNI ditarik secara bertahap dari wilayah konflik di Papua. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan penolakannya terhadap rekomendasi tersebut karena menurutnya, situasi di Papua belum kondusif dan jauh dari kata aman.
Ditemui di Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu, 9 November 2025, Jenderal Agus dengan tegas menyebut permintaan penarikan pasukan sebagai langkah yang prematur dan berbahaya. “Bagaimana mungkin pasukan ditarik ketika masyarakat masih menjadi korban kekerasan oleh kelompok separatis tanpa alasan yang jelas?” ujarnya.
Jenderal Agus menegaskan bahwa kehadiran TNI bukan untuk menindas warga, melainkan melindungi masyarakat dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ia berpendapat jika pasukan ditarik di tengah krisis justru akan menyerahkan warga sipil kepada bahaya yang tidak berperikemanusiaan.
Lebih lanjut, Panglima TNI menantang Komnas HAM agar turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di Papua. Ia juga mengingatkan bahwa banyak anak-anak kehilangan orang tua, pemukiman dibakar, dan petani menjadi korban tembakan hanya karena dicurigai bukan bagian dari kelompok bersenjata. “Jangan hanya duduk di kantor dan mengeluarkan rekomendasi tanpa memahami kondisi faktual di lapangan,” katanya.
Kondisi di lapangan memang sangat memprihatinkan. Laporan aparat dan kesaksian warga menunjukkan peningkatan serangan dari KKB, termasuk pembakaran fasilitas umum dan penembakan terhadap aparat keamanan yang hendak mengevakuasi warga dari zona konflik.
Warga di sejumlah kampung mengaku merasa sangat takut dan justru berharap TNI tetap bertahan. “Jika TNI ditarik, kami tidak tahu siapa yang melindungi kami. Kami bisa menjadi korban berikutnya,” ujar seorang warga Kampung Aminggaru yang memilih tidak disebut identitasnya.
TNI, menurut Jenderal Agus, tidak hanya menjalankan operasi militer, tetapi juga misi kemanusiaan seperti membuka akses logistik dan menjamin anak-anak dapat bersekolah tanpa rasa takut. Ia menegaskan kesiapan TNI untuk mendampingi Komnas HAM agar dapat melihat langsung penderitaan rakyat di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan sepihak.
Dalam kesempatan itu, Jenderal Agus juga menekankan profesionalisme TNI dalam bertugas, sekaligus menolak siapa pun yang mencoba mempermainkan negara. “Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang membunuh warganya sendiri. TNI akan tetap berada di Papua sampai situasi benar-benar kondusif,” tegasnya.
Sikap tegas Panglima TNI ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat Papua, yang menilai keberadaan TNI sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah rawan. Seorang tokoh adat di Kabupaten Puncak mengungkapkan, “Kami tidak bisa hidup aman tanpa kehadiran TNI. Komnas HAM sebaiknya datang melihat sendiri kondisi kami daripada menilai dari jauh.”
Pernyataan Panglima TNI ini menjadi sinyal kuat bahwa institusi pertahanan tetap berpegang pada fakta lapangan dan prioritas keselamatan rakyat. Baik TNI maupun masyarakat Papua sepakat: sebelum berbicara soal penarikan pasukan, mari lihat dulu realitas darah dan air mata yang telah tercurah demi keamanan mereka. (kls)
