Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, Hamas, meskipun rencana pengiriman personel TNI ke Gaza tengah dibicarakan.
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyatakan dalam keterangan yang dibagikan staf pribadinya bahwa misi Indonesia di Gaza tidak akan fokus pada demiliterisasi atau pelucutan senjata. “Indonesia juga tidak akan terlibat dalam demiliterisasi dan pelucutan senjata di Gaza,” kata Anis, dikutip 28 Januari 2026. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) akan berlandaskan amanat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan berfokus pada bantuan kemanusiaan, proteksi warga sipil, serta rekonstruksi.
Pernyataan itu diperkuat oleh Kementerian Pertahanan. Karo Informasi dan Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait membantah pemberitaan internasional yang menyebut Indonesia mendapat mandat BoP untuk membentuk Internal Security Forces (ISF) dan melaksanakan disarmament. “Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament … tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia,” ujarnya. Kemhan menegaskan fokus Indonesia adalah stabilisasi, rekonstruksi, dan layanan kesehatan.
Terhadap besaran personel, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pernah menyebut adanya pembicaraan internal terkait kemungkinan pengiriman sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza. Prasetyo mengatakan angka itu bagian dari pembahasan yang lebih luas—“total kurang lebih sekitar 20.000”—dan pengiriman baru akan diputuskan setelah tercapai kesepakatan mengenai waktu dan lokasi penempatan.
Langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BoP yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump di Davos, 22 Januari 2026. BoP dibentuk setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui 20 poin perdamaian untuk Gaza pada 18 November 2025, yang antara lain mencakup rencana zona bebas teror, rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan Israel pasca-perang, pembebasan sandera, serta tuntutan agar Hamas menonaktifkan senjata.
Namun, oleh karena salah satu poin BoP memang menyebut penonaktifan senjata Hamas, pemerintah Indonesia menegaskan peran yang akan diambil adalah kemanusiaan dan rekonstruksi, bukan pelucutan senjata atau konfrontasi militer. Pemerintah menyatakan masih menunggu kesepakatan internasional dan rincian mandat sebelum memutuskan langkah akhir. (kls)
