Jakarta, Suarabersama.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rizal (RZL), pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Rizal diketahui baru dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada 28 Januari 2026. Namun tak lama berselang, ia ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap impor barang palsu.
Kasus tersebut berkaitan dengan posisi Rizal sebelumnya sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC pada periode 2024 hingga Januari 2026. Menanggapi penangkapan tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah mengetahui adanya indikasi kebocoran sejak awal.
“Ya enggak apa-apa. Itu kan kita mengerti ada kebocoran di sana-sini, tapi kalau saya kasih tahu di depan kan enggak ketahuan tuh safe house-nya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Purbaya menjelaskan, pelantikan Rizal dan pembiaran yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya dilakukan sebagai bagian dari strategi tertentu. Langkah tersebut diambil agar pihak yang terlibat tidak merasa dicurigai sehingga jaringan yang lebih besar dapat terpantau.
“Dengan seperti itu kan mereka enggak curiga sehingga mereka berbisnis seperti biasa sehingga safe house-nya ketahuan,” kata dia.
Menurut Purbaya, pendekatan tersebut bertujuan untuk membuka peluang penelusuran yang lebih luas, termasuk mengungkap lokasi persembunyian barang maupun aliran uang hasil kejahatan yang diduga terkait dengan praktik suap impor. (*)
