Jakarta, Suarabersama.com – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace for Gaza lebih mencerminkan pilihan realistis dibanding keputusan ideal. Ia menyebut tekanan politik dan ekonomi Amerika Serikat menjadi faktor penting di balik langkah tersebut.
Hikmahanto menyinggung preseden ancaman tarif yang pernah dilontarkan Presiden Donald Trump terhadap negara yang menolak inisiatifnya.
“Ada preseden di mana Presiden Prancis menolak bergabung dan Trump mengancam tarif 200%,” ungkap Hikmahanto.
Namun demikian, ia menyoroti besarnya biaya keanggotaan dewan tersebut yang mencapai US$1 miliar. Menurutnya, biaya itu menjadi persoalan serius jika Indonesia tidak memiliki pengaruh berarti dalam pengambilan keputusan.
“Jumlah ini sangat besar, terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel untuk kemerdekaan Palestina,” bebernya.
Hikmahanto juga mempertanyakan legitimasi serta tata kelola Board of Peace for Gaza. Ia menilai struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan dewan tersebut tidak transparan dan sepenuhnya berada di bawah kendali Trump.
“Trump adalah pemilik suara tunggal dalam pengambilan keputusan. Pengurus harian sudah diumumkan dan semua atas penunjukan Trump, termasuk pengurus untuk Gaza. Kalau Indonesia harus membayar mahal dan Indonesia tidak bisamenempaktkan orangnya, sungguh sangat disayangkan,” kata Hikmahanto.
Menurutnya, tanpa jaminan peran strategis dan pengaruh nyata, keikutsertaan Indonesia berpotensi lebih bersifat simbolik daripada substantif, sementara beban finansial dan politik yang ditanggung tergolong besar. (*)
