Jakarta, Suarabersama.com – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace for Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Pengamat kebijakan hubungan internasional Fisipol UGM, Dafri Agussalim, menyebut langkah tersebut membuka peluang diplomatik, namun sekaligus menyimpan risiko serius terhadap citra politik luar negeri Indonesia.
Menurut Dafri, dari sisi potensi keuntungan, keikutsertaan Indonesia memungkinkan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan di forum tersebut, sesuatu yang tidak bisa diperoleh jika Indonesia memilih berada di luar.
“Kalau kita masuk ke situ, mungkin kita bisa ikut berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan keputusan kebijakan dari lembaga itu. Harapannya keputusan kita itu tentu saja yang baik, artinya misalnya pro-Palestina dan seterusnya. Dibanding kita di luar, kalau di luar kita kan jadi enggak bisa ikut,” kata Dafri saat dihubungi Bloomberg Technoz.
Namun, ia menilai ruang pengaruh Indonesia di dewan tersebut kemungkinan sangat terbatas. Dominasi Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Trump, dinilai membuat negara lain sulit memainkan peran strategis.
“Walaupun demikian, tadi saya sampaikan potensinya mungkin tidak terlalu besar. Mengingat dominasi dari negara-negara besar terutama Amerika,” ujarnya.
Dafri juga melihat keanggotaan Indonesia dapat dibaca sebagai strategi perlindungan kepentingan nasional. Bergabung dalam forum tersebut dinilai bisa menjadi langkah hedging untuk menghindari tekanan Amerika Serikat di bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.
“Yang kedua mungkin bayangannya ketika kita masuk di situ mungkin kita menghindari menjadi target dari Amerika, terutama berhubungan dengan bidang ekonomi, politik, keamanan semua. Dengan masuk ke situ kita melindungi diri gitu ya. Dari bidang perdagangan misalnya, mungkin kita tidak dikenai tarif yang tinggi,” jelas Dafri.
“Di bidang politik mungkin kita tidak akan dianggap musuh. Dalam keamanan kita tidak menjadi target seperti Iran atau Venezuela atau macam-macam. Bagi negara ancamannya itu luar biasa, jadi mungkin itu menghindari,” lanjutnya.
Meski demikian, Dafri menekankan bahwa keuntungan tersebut harus dibayar mahal. Menurutnya, citra Indonesia sebagai negara non-blok dengan politik luar negeri bebas-aktif dan konsisten pro-Palestina berpotensi tergerus.
“Salah satu dampak yang langsung dirasakan yaitu citra kita sebagai negara ‘non-blok’. Politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian pro-Palestina, itu bisa terhapus dengan masuknya kita menjadi anggota dewan perdamaian bentukan Trump ini, terutama di mata bangsa-bangsa atau negara-negara yang selama ini ya sealiran dengan kita seperti negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam, negara-negara Global South misalnya ya,” kata Dafri.
Ia juga mengingatkan bahwa inisiatif Trump sendiri tidak sepenuhnya didukung sekutu Amerika di Eropa.
“Artinya, maksud saya kerugian kita adalah ketika masuk ke situ loh berarti kita terperangkap pada negara yang dimusuhi oleh banyak orang. Yang justru yang musuh itu adalah negara yang selama ini dianggap aliansi natural dari Amerika, tiba-tiba kita masuk ke situ,” ujarnya. (*)
