Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengedepankan diplomasi aktif dan tegas dalam proses penyelamatan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyanderaan di perairan Ekwata, Gabon. Ia menilai peristiwa ini harus menjadi refleksi penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan maritim, khususnya bagi pelaut Indonesia yang bekerja di wilayah perairan internasional.
“Diplomasi menjadi kunci. Negara tidak boleh absen dalam melindungi warganya,” ujar politikus Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Januari 2026.
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini. Ia menegaskan bahwa negara harus menempatkan perlindungan WNI, terutama para pelaut yang bekerja di jalur internasional, sebagai agenda prioritas nasional.
Amelia menilai upaya perlindungan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga perlu diperkuat melalui langkah preventif. Beberapa di antaranya adalah pembangunan mekanisme peringatan dini (early warning system) serta pembentukan satuan tugas lintas instansi. “Langkah-langkah itu penting, bukan hanya untuk merespons kejadian saat ini, tapi juga pencegahan,” ujar politikus Partai NasDem tersebut.
Insiden pembajakan sebelumnya menimpa kapal penangkap ikan IB FISH 7 (Liang Peng Yu 828) di perairan Ekwata, Gabon, pada Sabtu, 9 Januari 2026. Dalam kejadian tersebut, sembilan dari total 12 awak kapal diculik oleh pembajak bersenjata, empat di antaranya merupakan WNI.
Pelaksana tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menyatakan pihaknya telah menerima laporan terkait pembajakan tersebut. Ia memastikan kondisi para sandera dalam keadaan aman dan masih berada di kapal yang sama. “Pasukan Angkatan Laut Gabon tengah memburu pada pelaku. Tiga awak kapal, termasuk 2 WNI, yang berada di kapal IB FISH 7 telah dikawal oleh Angkatan Laut Gabon menuju Libreville, ibu kota Gabon,” kata Heni dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.
Heni menjelaskan, setelah memperoleh informasi awal mengenai insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde segera menjalin koordinasi dengan otoritas setempat, perusahaan terkait, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. “Kami bersama KBRI Yaounde akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan kasus ini,” katanya.
Sebagai catatan, wilayah Teluk Guinea, yang merupakan bagian dari Samudra Atlantik, memang dikenal sebagai jalur maritim strategis, terutama untuk distribusi minyak dan gas di Afrika Barat. Kawasan ini juga kerap menjadi lintasan kapal nelayan, kapal wisata, hingga aktivitas pariwisata bahari di lepas pantai Gabon, meskipun masih memiliki tantangan terkait keamanan laut. (*)
