Jakarta, Suarabersama.com – Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh untuk memberikan perlindungan serta bantuan secara optimal kepada ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat sindikat penipuan daring (online scam) di Kamboja.
Menurut Pulung, meningkatnya jumlah WNI yang tersangkut jaringan kejahatan lintas negara merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari pemerintah. Ia menilai banyak anak muda Indonesia direkrut sebagai pekerja ilegal dan kemudian dieksploitasi oleh sindikat penipuan daring internasional.
Dalam beberapa hari terakhir, KBRI Phnom Penh dilaporkan menerima lonjakan laporan dari WNI yang berhasil melarikan diri dari jaringan sindikat tersebut. Sepanjang tahun 2025, KBRI menangani lebih dari 5.000 kasus WNI korban penipuan daring, sementara pada awal 2026 jumlahnya telah melampaui 1.000 orang.
Lonjakan kasus ini tidak terlepas dari langkah tegas pemerintah Kamboja yang memperkuat pemberantasan kejahatan daring, termasuk penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat di tingkat lokal.
Pulung menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar kasus serupa tidak terus berulang. “Jangan sampai anak-anak muda kita terseret sindikat kejahatan internasional di luar negeri yang menghancurkan hidupnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar WNI korban sindikat di Phnom Penh datang ke KBRI tanpa dokumen resmi. Banyak dari mereka masuk ke Kamboja secara tidak prosedural dan bekerja tanpa izin yang sah karena paspor serta dokumen perjalanan ditahan oleh jaringan sindikat.
“Yang perlu dicatat mereka adalah korban, dokumen mereka seperti paspor ditahan oleh sindikat untuk memaksa bekerja. Jadi jika mereka datang ke KBRI untuk meminta bantuan dan perlindungan, meski tanpa dokumen resmi, wajib dilayani dan diberikan perlindungan,” tegas Pulung.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penanganan tidak hanya berfokus di luar negeri. Pemerintah diminta menelusuri kemungkinan adanya jaringan perekrutan sindikat penipuan daring yang beroperasi di dalam negeri. “Nah, di dalam negeri, perlu ditelusuri juga jaringan sindikatnya,” katanya.
Lebih lanjut, Pulung mendorong KP2MI bersama KBRI Phnom Penh untuk mengambil langkah yang lebih proaktif, tidak sekadar menunggu laporan, tetapi aktif mencari dan menyelamatkan WNI yang masih terjebak dalam jaringan sindikat.
“Mengingat jejaring sindikat ini sangat luas beroperasi di Kamboja, jadi KP2MI juga harus aktif menelusuri,” ujarnya.
Pulung menilai fenomena ini juga mencerminkan persoalan struktural di dalam negeri, terutama keterbatasan lapangan kerja bagi generasi muda. Ia menilai tawaran gaji tinggi di luar negeri kerap menjadi pemicu anak muda memilih jalur ilegal.
“Orang mencari kehidupan di luar karena mereka sulit mendapat kerja di dalam negeri,” katanya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar lebih serius menciptakan lapangan kerja, terutama di tengah momentum bonus demografi. “Indonesia memasuki bonus demografi. Jika ledakan tenaga-tenaga muda ini tidak mendapat penyaluran yang baik, bukannya bonus demografi tapi akan jadi beban demografi,” pungkas Pulung. (*)
