JAKARTA, Suarabersama — Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah perkebunan sawit di Papua sebagai bagian dari strategi swasembada energi dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah. Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan sawit ke depan tidak lagi dilakukan secara serampangan, melainkan berbasis tata kelola berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.
Sejumlah pengamat menilai, menyamakan seluruh ekspansi sawit dengan deforestasi merupakan penyederhanaan masalah. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan justru dipicu oleh pembukaan lahan ilegal dan lemahnya pengawasan, bukan oleh konsep industri sawit itu sendiri. Dengan regulasi ketat, teknologi ramah lingkungan, serta pengawasan negara, sawit dinilai tetap dapat dikembangkan tanpa mengorbankan hutan primer.
Pemerintah juga menilai swasembada energi berbasis sumber daya dalam negeri penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ekonomi daerah, termasuk di Papua. Pendekatan yang dirancang disebut akan mengedepankan keterlibatan masyarakat lokal, skema kemitraan, serta peningkatan nilai tambah di wilayah setempat.
Terkait bencana di Sumatra, pemerintah menegaskan penanganan bencana dan agenda energi nasional adalah dua hal yang berjalan paralel. Evaluasi lingkungan tetap menjadi bagian dari kebijakan pembangunan, termasuk pembelajaran dari dampak alih fungsi lahan di wilayah rawan bencana.
Ke depan, pemerintah menyatakan setiap rencana pengembangan sawit akan melalui kajian lingkungan, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
