Suarabersama.com – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai rencana pengembangan kelapa sawit di Papua untuk memperkuat kapasitas produksi energi nasional sebagai langkah yang memiliki nilai strategis. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengulang kesalahan masa lalu akibat alih fungsi hutan yang tidak terkendali.
“Namun, pengalaman pahit di berbagai daerah di mana alih fungsi hutan untuk sawit dan pertambangan telah memicu banjir, banjir bandang, dan krisis ekologis harus menjadi pelajaran serius,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (20/12/2025).
Daniel menegaskan, pembukaan lahan sawit di Papua tidak boleh dilakukan di wilayah pegunungan maupun di jalur Daerah Aliran Sungai (DAS). Menurutnya, kawasan tersebut memiliki risiko tinggi terhadap bencana lingkungan seperti banjir dan longsor.
“Khusus untuk Papua memang harus dilihat kontur tanah yang akan ditanam sawit, kita tidak ingin pembukaan hutan baru untuk penanaman sawit apalagi di daerah pegunungan, jalur Daerah Aliran Sungai (DAS), apabila ini dilakukan maka akan memicu potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor,” ujarnya.
Oleh karena itu, Daniel mendorong agar pengembangan sawit di Papua dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang telah tersedia, bukan melalui pembukaan kawasan hutan baru yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis di kemudian hari.
“Jika, penanaman sawit dilakukan di lahan yang sudah eksisting tentu tidak menjadi permasalahan baru, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Bahwa tidak boleh ada pembukaan hutan baru untuk lahan sawit,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Papua memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga lingkungan nasional yang tidak bisa diperlakukan semata sebagai wilayah ekspansi komoditas.
“Papua bukan sekadar ruang kosong untuk ekspansi komoditas, melainkan benteng ekologi terakhir Indonesia dengan fungsi hidrologis yang sangat vital,” tegasnya.
Daniel mengingatkan, pembukaan lahan tanpa perencanaan matang berisiko mengulang bencana banjir dan longsor yang pernah terjadi di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Karena itu, Komisi IV menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus berbasis kehati-hatian, kajian lingkungan yang ketat, perlindungan masyarakat adat, serta tata ruang yang jelas. Kemandirian energi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan permanen dan penderitaan rakyat Papua di masa depan,” ujar Daniel.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Papua perlu ditanami kelapa sawit sebagai bagian dari upaya menghasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) berbasis sumber daya dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua pada Selasa (16/12/2025).
“Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta.
Selain sawit, Presiden juga menekankan pentingnya pengembangan komoditas lain seperti tebu dan singkong untuk mendukung produksi energi berbasis bioetanol.
“Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” ujar Prabowo. (*)
