Jakarta, Suarabersama.com – Pengamat geopolitik sekaligus akademisi, Rasminto, menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela perlu direspons Indonesia melalui kesiapsiagaan pertahanan nasional secara menyeluruh. Hal ini dinilai penting seiring perubahan tatanan dunia yang kian tidak menentu dan dipenuhi politik kekuatan.
Menurut Rasminto, arah geopolitik global saat ini memperlihatkan melemahnya sistem internasional yang berbasis hukum serta menguatnya tindakan unilateral yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.
“Dalam perspektif pertahanan, situasi ini menjadi alarm dini bagi Indonesia. Ketika hukum internasional semakin diabaikan, maka pertahanan negara tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketahanan nasional secara menyeluruh,” ujar Rasminto dalam Kuliah Umum Universitas Quality Medan bertajuk Dampak Krisis Geopolitik Global terhadap Ketahanan Nasional yang digelar secara daring, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan, langkah-langkah unilateral dalam kasus Venezuela dinilai bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang menegaskan larangan penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan serta integritas wilayah negara lain.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu hadir dalam bentuk konflik bersenjata terbuka, melainkan juga melalui tekanan politik, ekonomi, dan energi”, katanya.
Rasminto menegaskan bahwa dalam kerangka pertahanan modern, ancaman bersifat hibrida dan multidimensional. Krisis geopolitik global berpotensi memicu instabilitas energi, gangguan rantai pasok pangan, tekanan ekonomi, hingga polarisasi sosial yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.
“Pertahanan negara hari ini tidak hanya diukur dari kekuatan alutsista, tetapi juga dari kemampuan negara melindungi rakyatnya dari guncangan energi, pangan, dan ekonomi akibat konflik global,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan pangan dapat menjadi titik lemah strategis di tengah ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kemandirian energi dan pangan harus menjadi bagian penting dari strategi pertahanan nasional.
“Jika ketahanan energi dan pangan rapuh, maka pertahanan negara ikut melemah. Ini adalah kerentanan strategis yang harus segera ditutup,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rasminto menilai krisis Venezuela menjadi cerminan bahwa negara dengan sumber daya strategis kerap menjadi sasaran tarik-menarik kepentingan global.
“Dalam konteks Indonesia sebagai negara besar dengan posisi geostrategis, kewaspadaan dan kesiapsiagaan pertahanan menjadi keharusan”, urainya.
Ia turut menekankan konsep pertahanan semesta, di mana masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Literasi geopolitik, ketahanan sosial, serta kepercayaan publik terhadap negara menjadi elemen penting dalam kekuatan pertahanan nonmiliter.
“Pertahanan nasional yang kuat membutuhkan kesadaran kolektif. Masyarakat harus mawas diri terhadap disinformasi, provokasi, dan dinamika global yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkan persatuan bangsa,” katanya.
Menurutnya, penguatan multilateralisme dan diplomasi pertahanan tetap relevan, namun harus dibarengi dengan kesiapan nasional yang mandiri serta adaptif.
“Di tengah ketidakpastian geopolitik global, kesiapsiagaan pertahanan nasional adalah kunci agar Indonesia tetap berdaulat, aman, dan berdaya tahan serta memiliki daya tawar,” pungkasnya. (hni)
