Jakarta, suarabersama.com – Pemerintah Indonesia terus memperkokoh diplomasi ekonomi untuk menjaga ketahanan nasional di tengah meningkatnya gejolak geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia tetap berada pada pijakan yang kuat meski dinamika global semakin kompleks.
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu, Sugiono menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi kini kian sering dimanfaatkan sebagai instrumen kekuatan geopolitik. Perdagangan, investasi, hingga teknologi tidak lagi berdiri netral, melainkan menjadi bagian dari persaingan antarnegara. “Dalam realitas baru ini, kekuatan ekonomi tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan sebuah negara untuk bertahan dan beradaptasi,” ujar Sugiono.
Ia mengakui Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari dampak kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan global yang memicu perlambatan ekonomi dunia. Namun demikian, Indonesia dinilai masih memiliki fondasi ekonomi yang solid, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata global, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta realisasi investasi yang tetap tinggi. Menurut Sugiono, stabilitas tersebut memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional sekaligus menopang peran aktif Indonesia dalam berbagai forum global.
Untuk itu, diplomasi ekonomi disebut menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia, dengan tujuan mendorong pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Sepanjang 2025, Indonesia telah menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama ekonomi, di antaranya dengan Kanada, Peru, dan Uni Ekonomi Eurasia. Selain itu, Indonesia juga aktif mengurangi kerentanan sistemik melalui penguatan inklusi keuangan, termasuk pemanfaatan sistem pembayaran lintas negara berbasis QRIS yang telah digunakan di sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, China, dan Jepang.
Ke depan, Indonesia menargetkan penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Preferensial dengan Mauritius, serta implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–China 3.0. Kerja sama ekonomi dengan Jepang juga terus diperkuat, bersamaan dengan upaya membuka pasar baru di kawasan Afrika, termasuk Rwanda. “Diversifikasi mitra dagang ini dilakukan untuk mengurangi risiko dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dialami mitra-mitra tradisional,” kata Sugiono. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang. (kls)
