Jakarta, suarabersama.com – Indonesia menorehkan sejarah baru di panggung internasional dengan resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk periode 2026. Untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia dipercaya memimpin lembaga tersebut, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Indonesia sebelumnya dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) dan kemudian disepakati oleh 47 negara anggota Dewan HAM PBB sesuai mekanisme yang berlaku.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan Indonesia akan menjalankan peran tersebut secara profesional dan tidak berpihak. Menurutnya, presidensi Indonesia akan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, serta mendorong dialog yang konstruktif antarnegara. “Indonesia berkomitmen memimpin Dewan HAM PBB secara imparsial dengan fokus pada pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Sugiono dalam pernyataan resmi, Kamis (8/1).
Penetapan Indonesia dilakukan dalam pertemuan organisasi pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 yang digelar di Jenewa. Kepercayaan ini disebut sebagai hasil dari upaya diplomasi yang konsisten dan terkoordinasi, di bawah kepemimpinan Kementerian Luar Negeri RI bersama seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh rangkaian sidang dan agenda Dewan sepanjang 2026. Peran tersebut mencakup pengelolaan persidangan secara inklusif dan berimbang, serta memastikan pembahasan isu-isu HAM global berjalan sesuai program kerja tahunan Dewan.
Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam isu HAM di tingkat internasional. Hingga kini, Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan. Bahkan sebelum Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia pernah memimpin Komisi HAM PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono. Dengan mandat baru ini, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong dialog global, kerja sama internasional, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia secara adil dan berimbang. (kls)
