JAKARTA, Suarabersama — Indonesia secara resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk tahun 2026, sebuah posisi strategis yang menandai capaian penting dalam sejarah diplomasi luar negeri negara. Keberhasilan ini dianggap sebagai bentuk kepercayaan komunitas internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam memimpin agenda HAM global di tengah kompleksitas tantangan dunia saat ini.
Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan melalui pemilihan oleh negara-negara anggota Dewan HAM. Jabatan ini melekat pada perwakilan tetap Indonesia di Jenewa, yang akan memimpin pertemuan, menentukan agenda sidang, hingga memfasilitasi diskusi antarnegara mengenai isu-isu hak asasi manusia sepanjang tahun jabatan. Peran ini juga mencakup tugas menjaga objektivitas, netralitas, dan keterbukaan proses multilateral di forum internasional yang berfokus pada HAM.
Pejabat Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa terpilihnya Indonesia menunjukkan posisi negara di kancah dunia yang semakin diperhitungkan, khususnya dalam hal diplomasi multilateral dan kontribusi terhadap tata kelola HAM global. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam berbagai forum internasional serta pendekatan yang menggabungkan prinsip HAM dengan kondisi sosial budaya yang beragam.
Dalam pernyataannya, para diplomat Indonesia yang akan memimpin Dewan HAM PBB menegaskan bahwa fokus kepemimpinan mereka tidak sekadar menjadi simbol prestise, tetapi lebih pada memperkuat kerja sama antarnegara, mendorong dialog konstruktif, serta menanggapi isu-isu HAM yang kompleks secara efektif dan berimbang. Mereka juga menyatakan komitmen untuk memperhatikan isu-isu yang menyentuh berbagai kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, minoritas, dan komunitas yang terpinggirkan.
Kepercayaan internasional ini dinilai bukan hanya cerminan dari kemampuan diplomasi Indonesia, tetapi juga peluang untuk membawa perspektif negara berkembang ke arena HAM global. Indonesia menegaskan akan menjalankan peran ini secara profesional, berdasarkan prinsip hukum internasional, dan berusaha mencari solusi yang inklusif bagi berbagai tantangan HAM, termasuk perlindungan sipil dalam situasi konflik, kebebasan beragama, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Para analis hubungan internasional melihat jabatan Presiden Dewan HAM PBB sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai bridge builder — penghubung antara negara-negara maju dan berkembang — dalam mengatasi permasalahan HAM yang sering kali menjadi subjek perdebatan ideologis di forum global. Pendekatan dialogis diharapkan dapat membantu meredakan ketegangan dan mendorong solusi bersama berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerja sama.
Meskipun berbagai tantangan HAM tetap ada di dalam negeri, pemerintah menilai bahwa peran global ini dapat mendorong komitmen yang lebih kuat terhadap perlindungan HAM secara internal, sekaligus memperkaya kontribusi Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional.
Dengan dimulainya masa jabatan ini, Indonesia memasuki babak baru peran diplomatiknya di forum HAM dunia, sekaligus membuka ruang diskusi dan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai negara anggota Dewan HAM PBB.
