JAKARTA, Suarabersama — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas sepanjang 2025 dengan memblokir ribuan aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang beroperasi di luar peraturan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen, menjaga stabilitas sistem keuangan digital, dan mencegah praktik penagihan yang merugikan masyarakat.
OJK mencatat bahwa ragam fintech lending terus berkembang pesat, tetapi tidak semua pemain mematuhi aturan yang berlaku. Pinjol ilegal sering kali menawarkan persetujuan cepat tanpa verifikasi yang layak, bunga dan biaya tidak transparan, hingga praktik penagihan yang agresif. Karena itu, OJK memperluas pengawasan melalui identifikasi dan pemblokiran terhadap aplikasi yang ditemukan beroperasi tanpa izin resmi.
Sepanjang 2025, jumlah pinjol ilegal yang telah diblokir mencapai ribuan unit, tersebar di berbagai platform digital dan toko aplikasi. Upaya ini didukung oleh kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk penyedia layanan internet dan operator perangkat digital, untuk memastikan akses ke layanan ilegal tersebut tidak lagi mudah diakses oleh masyarakat.
Tak hanya pemblokiran, OJK juga memperkuat pendataan dan publikasi daftar pinjol legal guna memudahkan masyarakat membedakan layanan yang terdaftar resmi dan yang tidak. Daftar pinjol yang terdaftar juga diperbarui secara berkala sehingga publik bisa memeriksa status sebuah aplikasi sebelum melakukan pinjaman atau transaksi finansial.
Direktur lembaga pengawas menyatakan bahwa pemblokiran pinjol ilegal tidak bertujuan membatasi akses pembiayaan digital, tetapi justru untuk menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa fintech yang patuh terhadap regulasi wajib menerapkan standar perlindungan data, evaluasi kemampuan bayar nasabah, hingga praktik penagihan yang etis sesuai pedoman yang ditetapkan.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur oleh pinjol yang menjanjikan persetujuan cepat tanpa syarat ketat. Risiko yang sering terjadi pada layanan ilegal antara lain bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, hingga penagihan yang melanggar etika dan privasi. Dengan memanfaatkan daftar pinjol resmi, warga dapat meminjam dengan lebih aman dan mengurangi kemungkinan terjebak dalam utang yang merugikan.
Rencana ke depan, OJK akan terus memantau perkembangan fintech lending, meng-update list pinjol ilegal yang diblokir, serta merilis panduan edukasi finansial yang lebih luas untuk mendukung literasi keuangan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman digital yang sah dan meminimalkan praktik yang merugikan di sektor keuangan digital.
