Jenewa, suarabersama.com – Indonesia kembali menorehkan capaian penting di panggung internasional. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi dipercaya menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa tugas satu tahun hingga 31 Desember 2026.
Penunjukan tersebut diumumkan secara resmi melalui siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Kamis (8/1/2026). Sidharto dicalonkan oleh kelompok negara Asia-Pasifik dan terpilih untuk memimpin Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2006.
Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Sidharto menyinggung perjalanan dua dekade Dewan HAM PBB sebagai fondasi dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Ia menilai, meskipun perbedaan pandangan kerap muncul di antara negara anggota, komitmen terhadap perlindungan HAM tetap menjadi benang merah yang menyatukan. “Sejak awal berdirinya Dewan, negara-negara anggota terus berupaya mengedepankan penghormatan universal terhadap seluruh hak asasi manusia, terlepas dari perbedaan posisi yang ada,” ujar Sidharto.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas Dewan HAM PBB dalam menangani isu-isu kemanusiaan global. Menurutnya, prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas harus tetap dijunjung tinggi, termasuk dalam memperlakukan hak atas pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM. “Kami meyakini Dewan harus konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan setara terhadap semua hak asasi manusia,” tambahnya.
Selain memilih presiden, Dewan HAM PBB juga menunjuk Duta Besar Ekuador, Marcelo Vazquez Bermudez, sebagai wakil presiden. Keduanya akan bekerja bersama anggota biro lain yang telah terpilih sebelumnya, yakni perwakilan dari Ethiopia, Estonia, dan Spanyol. Di tengah pergantian kepemimpinan ini, Dewan HAM PBB turut menyepakati rancangan program kerja untuk periode 2026–2028. Namun, sejumlah agenda dilaporkan harus ditunda akibat keterbatasan anggaran dan krisis keuangan yang tengah dihadapi PBB.
Dewan juga melakukan pengundian kelompok “troika” yang akan bertugas sebagai pelapor dalam mekanisme Peninjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR) bagi negara-negara yang dijadwalkan menjalani evaluasi pada 2026. Sesi ke-51 Kelompok Kerja UPR sendiri direncanakan berlangsung pada 19–30 Januari 2026.
Sidharto Reza Suryodipuro bukan sosok baru dalam diplomasi multilateral. Sebelum bertugas di Jenewa pada November 2025, diplomat yang akrab disapa Arto ini memiliki pengalaman panjang di Kementerian Luar Negeri RI. Ia pernah menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan memainkan peran penting saat Indonesia memegang Presidensi ASEAN pada 2023.
Selain itu, Sidharto juga pernah bertugas sebagai Duta Besar RI untuk India, Wakil Kepala Perwakilan RI di Washington DC, serta mengemban berbagai penugasan diplomatik di New York dan Canberra. Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB dinilai mencerminkan pengakuan komunitas internasional terhadap peran aktif dan konstruktif Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia di tingkat global. (kls)
