Jakarta, Suarabersama.com – Aksi kekerasan bersenjata yang terus dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sepanjang 2025 kembali menegaskan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan nilai-nilai kemanusiaan di Tanah Papua. Rentetan penyerangan yang menyasar aparat keamanan maupun warga sipil menunjukkan bahwa praktik kekerasan kelompok tersebut telah melampaui batas dan tidak dapat dibenarkan dalam konteks apa pun.
Berdasarkan data Kepolisian Daerah Papua, sepanjang 2025 tercatat 104 kasus kekerasan bersenjata di wilayah hukum Polda Papua. Insiden tersebut mengakibatkan 94 orang meninggal dunia, dengan korban terbesar berasal dari kalangan warga sipil. Rinciannya, 64 korban merupakan warga sipil, sembilan anggota TNI, enam anggota Polri, serta 15 anggota OPM. Selain itu, sebanyak 120 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut. Data ini menegaskan bahwa masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik yang dipicu OPM.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menegaskan bahwa keberadaan OPM masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. “KKB atau OPM masih menjadi ancaman di Tanah Papua dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Warga sipil justru menjadi korban terbesar dari aksi kekerasan tersebut,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus membantah klaim OPM yang kerap mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua.
Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah penyerangan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa pelaku melakukan aksinya dengan menyasar korban di rumah maupun tempat usaha, bahkan dengan berpura-pura sebagai pembeli. “Modus tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan dilakukan secara terencana untuk menebar teror,” katanya.
Pemerintah bersama TNI dan Polri menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan melalui langkah-langkah tegas dan terukur, tanpa mengesampingkan pendekatan humanis. Panglima Komando Operasi Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menekankan bahwa kehadiran aparat bertujuan melindungi masyarakat. “TNI hadir sebagai penjaga kedamaian dengan mengedepankan pendekatan humanis, menghormati adat dan budaya lokal, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat,” ujarnya.
Selain penegakan hukum, aparat keamanan juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama menyuarakan perdamaian. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar masyarakat Papua tidak terus terjebak dalam siklus ketakutan akibat kekerasan bersenjata.
Pemerintah menegaskan bahwa sikap tegas terhadap kekejaman OPM merupakan bagian dari upaya melindungi hak hidup warga sipil sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Dengan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan demi rasa aman dan percepatan pembangunan. (*)
