Jakarta – Komisi IV DPR berencana membentuk Panja Alih Fungsi Lahan guna menelusuri keberadaan kayu gelondongan yang ikut hanyut saat banjir bandang melanda sejumlah provinsi di Sumatera. Mereka juga mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar tidak ragu mengambil tindakan terhadap para pelaku pembalakan liar, meskipun diduga memiliki dukungan dari oknum jenderal berpangkat bintang dua maupun tiga.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto, seusai mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). “Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan,” ujar Titiek. Ia menekankan bahwa pihaknya meminta Kementerian Kehutanan menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan, baik legal maupun ilegal.
Lebih lanjut, Titiek menyoroti fakta di lapangan mengenai pohon-pohon berukuran besar yang membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk tumbuh, namun dengan mudah ditebang oleh pihak-pihak yang “tidak punya perasaan.” “Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu. Dan yang untung pun ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” ujarnya.
Ia mendesak Kemenhut untuk mengusut tuntas para pelaku pembalakan liar yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera, sekaligus mengevaluasi seluruh perizinan korporasi yang melakukan penebangan. “Kami mendukung kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” tegas Titiek.
