Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional melalui pembentukan sebuah dewan baru yang berfokus pada kesejahteraan keuangan masyarakat.
Dorongan pembentukan dewan tersebut muncul sebagai salah satu poin penting dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ratu Máxima Zorreguieta Cerruti di Istana Merdeka pada Kamis, 27 November 2025.
Airlangga mengatakan bahwa dewan baru ini akan bertindak sebagai pelengkap bagi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). “Ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka, atau open data keuangan,” ujarnya seusai mengikuti rapat terbatas.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mencatat tingkat akses layanan keuangan yang sangat tinggi, yaitu 92,7%. Kendati demikian, kemampuan literasi keuangan masyarakat masih tertinggal di angka 66,64%. Meski begitu, Airlangga menegaskan bahwa posisi literasi keuangan Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan rata-rata negara-negara OECD.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebutkan besarnya potensi ekonomi dari 88,7 juta rumah tangga Indonesia yang terus diarahkan untuk memiliki rekening bank sebagai bagian dari penguatan struktur ekonomi nasional. Program Simpanan Pelajar (Simpel) juga telah berhasil melahirkan 58 juta rekening aktif.
Pemerintah, kata Airlangga, terus mendorong penguatan edukasi keuangan yang berkelanjutan, pengembangan identitas digital (digital ID), serta pendalaman sektor industri asuransi. Selain itu, penerapan akses data keuangan yang lebih terbuka dirancang bukan hanya untuk kepentingan perbankan, tetapi juga untuk kepentingan konsumen layanan keuangan. (*)
