Jakarta – Kasus meninggalnya seorang ibu hamil setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura, Papua, memicu perhatian luas hingga tingkat nasional. Baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, kecaman keras pun bermunculan atas tragedi tersebut. Presiden Prabowo Subianto yang menerima laporan terkait, langsung meminta tindakan cepat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan laporan itu kepada Presiden saat dipanggil ke Istana Negara, Jakarta, Senin (24/11/2025). Setelah mendengar penjelasan, Tito mengatakan bahwa Prabowo segera memberikan instruksi tegas.
“Arahan Presiden untuk segera melakukan audit dan perbaikan,” kata Tito setelah menghadap Presiden.
Audit yang akan dijalankan bukan sekadar formalitas. Tito menegaskan bahwa pemeriksaan akan menyentuh seluruh unsur terkait — mulai dari rumah sakit, dinas kesehatan provinsi serta kabupaten/kota, hingga fasilitas kesehatan swasta. Kemenkes dan Kemendagri telah mengirim tim khusus ke Jayapura untuk menelusuri akar permasalahan dalam kasus tragis ini.
“Begitu menerima informasi, saya langsung kontak Gubernur Papua, Pak Matius Fakhiri, agar turun menemui keluarga korban dan memberikan bantuan,” lanjut mantan Kapolri tersebut.
Selain meninjau ulang pelayanan, Kemendagri juga akan mengevaluasi regulasi tata kelola sistem layanan kesehatan. Fokusnya adalah mencari titik masalah yang menyebabkan sistem rujukan tidak berjalan sehingga dua nyawa melayang sia-sia. Semua rumah sakit terkait akan dipanggil, dan pejabat Dinas Kesehatan di berbagai level pemerintahan akan diminta memberikan penjelasan.
“Menkes dan saya sudah koordinasi. Hari ini tim Kemenkes dan Kemendagri berangkat ke Jayapura untuk melakukan audit,” tegasnya.
Kemenkes juga mengirimkan tim teknis medis khusus untuk menerapkan audit menyeluruh. Tito menilai audit ini penting untuk menemukan sumber persoalan dan mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.
“Kita tidak ingin ini terulang lagi. Malam ini semua tim berangkat ke sana,” ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa tim pusat sudah tiba di Papua untuk melakukan investigasi menyeluruh.
“Tim dari RS Harapan Kita Ibu dan Anak sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya,” ujar Budi di Jakarta.
Investigasi tersebut tidak hanya memeriksa aspek medis, tetapi juga keseluruhan alur rujukan dan tata kelola layanan. Menurut Budi, hambatan struktural harus diurai habis demi mencegah kejadian tragis seperti ini berulang.
Selain audit, Kemenkes juga mengerahkan tenaga profesional dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, yang berpengalaman membantu pembenahan manajemen rumah sakit daerah. Tim ini akan mendukung penataan ulang manajemen RSUD di Papua — mulai dari sistem administrasi dan rujukan hingga pengelolaan pasien.
Sebagaimana diketahui, seorang ibu bernama Irene Sokoy meninggal setelah ditolak empat rumah sakit di Jayapura saat hendak melahirkan. Irene yang sudah mengalami kontraksi awalnya dibawa ke RSUD Yowari, Jayapura, pada Minggu (23/11/2025) siang.
Beberapa jam berada di RSUD, kondisi Irene memburuk, tetapi pihak rumah sakit menyatakan belum dapat memberikan tindakan karena dokter tidak berada di tempat. Pihak keluarga kemudian meminta surat rujukan ke fasilitas lain.
Sayangnya, surat rujukan tersebut tak kunjung selesai, hingga terjadi ketegangan antara keluarga dan pihak rumah sakit. Barulah lewat tengah malam surat rujukan diterbitkan, dan Irene dibawa ke RS Dian Harapan Waena.
Namun setibanya di sana, Irene kembali tidak mendapat perhatian layak. Ia ditempatkan di ruangan gelap dan panas tanpa tindakan medis. Keluarga kemudian memutuskan membawanya ke RSUD Abepura, tetapi kembali ditolak.
Upaya berikutnya adalah menuju RS Bhayangkara di Kotaraja Jayapura, namun perawatan untuk pasien BPJS di rumah sakit itu penuh. Yang tersisa hanya ruang VIP, dengan syarat uang muka sebesar Rp 4 juta. Karena keluarga tidak memiliki dana tersebut, mereka akhirnya membawa Irene ke RSUD Jayapura.
“Diperjalanan, kondisi Irene makin kritis dan akhirnya meninggal dunia,” ungkap Abraham Kabey, ayah mertua Irene. (*)
