suarabersama.com-Mahasiswa asal Kabupaten Paniai menyampaikan 14 pernyataan sikap kepada pemerintah diantaranya menolak DOB, PSN dan militerisasi di tanah Papua, di depan asrama mahasiswa Paniai, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada selasa (25/11/2025)
Penyampaian pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh mahasiswa asal Kabupaten Paniai yang menyebut dirinya Tim Peduli Kemanusiaan tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai (FKM KP) bertujuan menolak berbagai kebijakan pemerintah di wilayah Papua khususnya Kabupaten Paniai.
1. Meminta Presiden, Wakil Presiden, Gubernur Papua Tengah, dan BupatiPaniai menghentikan rencana pembentukan DOB di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Paniai, karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
2. DPRD Kabupaten Paniai diminta menyurati Presiden RI agar menarik seluruh aparat militer non-organik dari wilayah Paniai.
3. Menuntut penghentian praktik militerisasi yang dinilai digunakan untuk kepentingan korporasi dan sektor ekstraktif.
4. Menolak penempatan aparat non-organik, serta meminta seluruh personel dikembalikan ke pusat.
5. FKM-KP menolak rencana penerapan DOB baru di Kabupaten Paniai dan Tanah Papua secara umum.
6. Negara diminta memberikan perlindungan khusus kepada Orang Asli Papua (OAP), terutama masyarakat adat Paniai.
7. Pemkab Paniai diminta menghentikan rencana pembukaan DOB yang dilakukan tanpa sosialisasi kepada masyarakat adat.
8. Pemerintah diminta menghentikan pembentukan DOB yang dinilai berpihak pada kepentingan sepihak, termasuk pembukaan lahan baru tanpa melibatkan masyarakat.
9. Menuntut penghentian seluruh operasi militer di Tanah Papua.
10. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berjalan di Tanah Papua karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat.
11. Menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat adat Paniai dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka.
12. Menolak rencana pertambangan Blok Wabu karena dinilai mengancam keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat Paniai.
13. Mendukung pelaksanaan Pemilu 2025/2026 di Kabupaten Paniai dengan catatan adanya jaminan keamanan dari aparat organik dan non-organik.
Mereka menilai bahwa arah pembangunan, kebijakan keamanan dan politik yang berjalan saat ini belum berpihak kepada masyarakat adat Paniai. Pernyatan sikap yang disampaikan seakan mengada-ada karena selama ini pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pernyataan sikap yang disampaikan sepertinya menolak hampir seluruh kebijakan pemerintah di wilayah Papua, sehingga terkesan mereka bagian dari kelompok separatis yang dibungkus atas nama mahasiswa. (” “)
