Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menawarkan berbagai langkah permanen untuk memperkuat sektor pertanian ketika menerima kunjungan Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Pertemuan ini berlangsung setelah munculnya kasus masuknya beras impor ilegal di kedua wilayah tersebut.
Pertemuan yang digelar pada pukul 06.00 WIB di Jakarta itu berlangsung hangat, di mana “Kita diskusi penuh keakraban, kekeluargaan, dan menghasilkan solusi permanen untuk Sabang dan Batam,” ujar Mentan Amran. Ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan solusi jangka panjang guna memperkuat ketahanan pertanian di dua wilayah strategis Indonesia tersebut.
Pemerintah pusat, menurut Amran, terus memberikan perhatian bagi pengembangan pertanian di Sabang dan Batam yang berada di wilayah perbatasan. Respons tersebut diwujudkan melalui pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat di kedua daerah tersebut.
Untuk Sabang, Amran menyebut telah menyiapkan dukungan berupa pengembangan padi gogo, kelapa, dan kakao. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan alat mesin pertanian hingga pompa air untuk meningkatkan produktivitas para petani.
Tak hanya itu, ia menyampaikan bahwa dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rangka mendukung pembangunan desa nelayan merah putih di Sabang, Aceh. “Nah ini yang menarik, ada permintaan kakao, kemudian kelapa, padi gogo, pompa, desa nelayan. Kami langsung telepon Menteri KKP, sahabatku yang luar biasa, langsung beliau penuhi permintaan,” kata Amran.
Ia menambahkan, “Jadi ini adalah Rabu berkah, seluruh permintaan dipenuhi semua. Ini demi untuk rakyat Aceh, demi untuk rakyat Sabang,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk wilayah Batam, Amran memberikan dukungan serupa untuk pengembangan hortikultura dan jagung. Ia bahkan mendorong Batam agar mampu menjadi pemasok hortikultura ke Singapura. “Kemudian kami dukung hortikultura untuk Batam, nanti menyuplai ke Singapura. Ini yang benar, cara-cara ini yang diinginkan Bapak Presiden, cara-cara yang diinginkan pusat,” ujar Amran.
Sabang juga mendapatkan dorongan untuk mempercepat peningkatan ekspor cokelat. Menurut Amran, potensi nilai tambah yang dihasilkan industri kakao bisa mencapai 37 kali lipat jika dikelola dengan benar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah siap menyediakan bibit unggul dan memastikan seluruh kebutuhan daerah dipenuhi. “Jadi ini yang kita dorong industri, kami siapkan bibit unggul, nanti Kepala Dinas menindaklanjuti. Berapa saja Bapak minta, Insya-Allah kita penuhi untuk Sabang,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan ekspor dari daerah lain sebagai bukti kemampuan Indonesia. “Hal ini dulu kita sudah lakukan di Kalimantan Barat, ekspor jagung dan kelapa ke negara tetangga. Kita harus tahu bahwa Indonesia adalah produsen kelapa terbesar, nomor satu dunia,” kata Amran.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat. “Kami dari Aceh, dari Sabang, tentunya sebuah kehormatan yang luar biasa bisa diterima oleh Pak Menteri pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kami sebagai kepala daerah, yang disampaikan Pak Menteri tentunya harus kami taati,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Jadi oleh karenanya bantuan dari Pak Menteri tadi alhamdulillah dapat berikan untuk masyarakat,” ucapnya.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga memberikan apresiasi serupa dan menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam memperkuat ketahanan pangan. “Semua spirit kita bagaimana agar berkontribusi untuk negara yang kita cinta ini. Merah Putih, itu kata kunci yang kita tangkap pada pagi hari ini. Kalaulah komunikasi antara daerah dengan pusat bisa terbangun seperti ini, Insya-Allah akan sangat kuat Republik ini ke depan,” ujar Amsakar.
Sebelumnya, Amran menjalin koordinasi dengan berbagai pihak berwenang dalam penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang pada Minggu (23/11) dan 40 ton beras impor ilegal di Batam pada Senin (24/11). Penindakan ini dilakukan karena beras tersebut tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat, sekaligus sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang masuknya beras impor.
