Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menterinya untuk menyiapkan skema paling efektif dalam menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Arahan tersebut mencakup perhitungan detail angka serta penyusunan berbagai skenario penyelesaian utang yang dapat ditempuh pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa instruksi itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu malam (29/10). Hal itu diungkapkan Prasetyo kepada wartawan saat ditemui di sela kegiatan di Jakarta, Kamis malam.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” ujar Prasetyo Hadi.
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan isu terkait proyek Whoosh, tetapi juga memperhatikan persoalan lain di sektor transportasi.
“Tidak hanya Whoosh, ya, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” sambung dia.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh memang menjadi sorotan publik karena beban utangnya yang mencapai Rp116 triliun. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar utang proyek tersebut. Ia menekankan bahwa beban utang merupakan tanggung jawab BUMN yang terlibat, bukan tanggungan negara.
Sementara itu, CEO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Whoosh masih berlangsung.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 23 Oktober 2025.
Tim negosiasi dari Danantara tersebut akan berunding dengan Pemerintah China serta perusahaan-perusahaan mitra dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) untuk membahas restrukturisasi pinjaman.
