Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mendirikan posko khusus dalam merespons keluhan masyarakat terkait kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Keluhan ini muncul karena diduga memicu gangguan pada mesin sepeda motor.
“Saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan dan saya akan cek kadar masalahnya,” kata Bahlil saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.
Posko pengaduan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan terkait kualitas BBM pertalite. Selain itu, Bahlil mewajibkan Pertamina menanggung biaya perbaikan jika terbukti kendaraan yang mengalami masalah pada mesin atau motor “brebet” disebabkan oleh kualitas pertalite.
“Kalau memang itu benar rusak, saya minta nanti Pertamina untuk menanggung semuanya. Tapi sekarang saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, kami masih menunggu tunggu kajian,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, penyelidikan terhadap gangguan mesin sepeda motor di beberapa daerah masih berlangsung. Kementerian ESDM bersama Pertamina telah menurunkan tim khusus untuk mengawasi dan memeriksa operasional di setiap SPBU.
Pihak Pertamina diberi tanggung jawab penuh karena merupakan badan resmi yang mendistribusikan bahan bakar ke seluruh wilayah. Pemerintah pun siap memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melakukan penyimpangan terkait kualitas BBM pertalite yang merugikan konsumen.
“Kami akan melihat berdasarkan temuan, bukan hanya mekanisme soal sanksinya,” tambahnya.
Dalam kunjungannya, Bahlil juga meninjau langsung kualitas BBM di salah satu SPBU di Kabupaten Malang, Jalan Raya Asrikaton, Kecamatan Pakis, bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo. Dari hasil peninjauan tersebut, ia memastikan seluruh BBM yang dijual sesuai standar.
Setiap hasil peninjauan lapangan akan segera dibahas dalam rapat yang direncanakan dalam waktu dekat. Mars Ega Legowo menjelaskan, pemeriksaan kualitas pertalite di berbagai wilayah Jawa Timur masih berlangsung. Pihaknya belum bisa memastikan penyebab utama gangguan mesin “brebet” seperti yang dilaporkan di beberapa daerah.
“Kami masih melakukan pendalaman melalui laboratorium dan membutuhkan waktu,” ujarnya. (*)
