Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap opsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menilai, proyek kereta cepat merupakan hasil kerja sama bisnis antarperusahaan dan bukan proyek yang dibiayai langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pembiayaan dan penyelesaian utang tidak boleh dibebankan kepada keuangan negara.
“Saya tegaskan, APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Proyek ini adalah kerja sama antarperusahaan, bukan proyek yang menjadi beban langsung negara,” ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas usulan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang sebelumnya membuka kemungkinan agar pemerintah membantu pembayaran utang KCIC melalui dukungan dana dari APBN.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan tata kelola keuangan negara agar tidak menanggung risiko dari proyek-proyek komersial yang dikelola badan usaha. “Kita harus menjaga keuangan negara tetap sehat dan tidak terlibat dalam kewajiban yang bukan tanggung jawab APBN,” tegasnya.
Sebagai informasi, utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini mencapai sekitar Rp116 triliun. Proyek ini dijalankan oleh konsorsium antara BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Sementara itu, Danantara yang berperan sebagai superholding BUMN, kini bertanggung jawab melakukan restrukturisasi keuangan KCIC dan mencari skema alternatif pembiayaan. Beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan antara lain restrukturisasi utang, penambahan ekuitas, atau kerja sama dengan investor baru, tanpa harus melibatkan dana APBN.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung keberlanjutan operasional proyek Whoosh, nama komersial Kereta Cepat Jakarta–Bandung, namun dukungan tersebut akan difokuskan pada aspek efisiensi manajemen dan peningkatan kinerja bisnis, bukan bantuan fiskal.
“Whoosh adalah simbol kemajuan transportasi nasional, tapi pembiayaan dan pengelolaannya harus tetap profesional. Negara tidak boleh menjadi penanggung risiko bisnis,” tutupnya.
(HP)
