JAKARTA, SUARABERSAMA.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta menyoroti urgensi perlunya reformasi menyeluruh dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Jakarta, Muhamad Fiqram, dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat HMI Cabang Jakarta pada Kamis, 9 Oktober 2025. Pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut dari sikap resmi organisasi yang telah dirilis sebelumnya.
Dalam pernyataan resminya, HMI Cabang Jakarta menyatakan keprihatinannya terhadap berbagai persoalan yang terus membayangi institusi Polri. Masalah seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyalahgunaan kekuasaan, tindak korupsi, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi sorotan utama.
“HMI Cabang Jakarta menilai reformasi Polri adalah langkah fundamental untuk mengembalikan kepercayaan publik. Institusi ini harus kembali pada jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Fiqram.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian HMI Cabang Jakarta adalah perlunya penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal yang lebih efektif. Fiqram menekankan pentingnya mentransformasi Kompolnas menjadi badan super yang tak hanya sebatas memberi masukan dan mengawasi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi di internal Polri.
“Kompolnas seharusnya tidak hanya menjadi lembaga pemberi rekomendasi. Kami mendorong agar Kompolnas memiliki fungsi yudisial dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Polri. Ini penting agar tidak ada lagi ruang bagi impunitas,” tegas Fiqram.
Dalam sikap resminya, HMI Cabang Jakarta juga mengajukan sejumlah tuntutan sebagai bentuk dorongan terhadap perubahan sistemik di tubuh Polri, di antaranya:
1. Dilakukannya reformasi secara menyeluruh baik secara struktural maupun kultural di lingkungan Polri.
2. Diperlukan evaluasi terbuka terhadap kinerja Polri oleh Presiden dan DPR RI, dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
3. Mendesak dibentuknya Komite Reformasi Polri sebagai langkah awal menuju perubahan nyata.
4. Penolakan tegas terhadap segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian terhadap warga sipil.
5. Menuntut penegakan hukum di tubuh Polri dilakukan secara transparan dan akuntabel.
HMI Cabang Jakarta menegaskan bahwa reformasi total di tubuh Polri merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan, tegaknya supremasi hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
“Ini bukan sekadar kritik, tetapi panggilan moral agar Polri menjadi institusi yang benar-benar profesional, humanis, dan transparan,” tutup Fiqram.
