Jakarta, Suarabersama – Partai Golkar menyatakan penolakannya terhadap usulan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah. Golkar menilai penghentian program justru akan merugikan anak-anak penerima manfaat dan tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.
Menurut perwakilan partai, evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan makanan jauh lebih penting ketimbang membekukan program secara total. Program MBG dinilai vital untuk mendukung tumbuh kembang anak sekolah, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi.
Sebagian kalangan di legislatif juga menyuarakan pandangan serupa. Mereka menyarankan agar fokus perbaikan diarahkan pada mekanisme teknis, seperti pemangkasan jumlah siswa yang dilayani oleh satu dapur layanan gizi serta pengetatan kontrol kualitas makanan sebelum didistribusikan.
Di tengah polemik ini, sejumlah kasus keracunan makanan yang dilaporkan menunjukkan gejala umum seperti mual, muntah, dan sakit perut. Otoritas terkait kini tengah melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pasti, sekaligus mengidentifikasi titik rawan dalam rantai pasok makanan MBG.
Meski tekanan publik meningkat, termasuk dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan perlindungan anak yang mendorong penghentian sementara program, Golkar bersama sebagian besar parlemen menilai bahwa solusi terbaik bukanlah menyetop MBG, melainkan memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, dan menjamin keamanan pangan.
Pemerintah pusat pun dikabarkan sedang meninjau ulang prosedur operasional MBG serta melakukan evaluasi langsung ke sejumlah titik distribusi guna mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.
