Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya digantikan dengan bentuk bantuan uang tunai. Menurutnya, bentuk bantuan tunai bagi masyarakat yang membutuhkan telah diakomodasi melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia menekankan bahwa MBG telah melalui proses perencanaan dan diskusi panjang yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada Bantuan Langsung Tunai. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” kata Dadan usai konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai berpotensi disalahgunakan. Ia mengutip salah satu kasus yang terjadi di Sumatera Utara, di mana seorang warga memanfaatkan dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk keperluan di luar pembayaran SPP sekolah anaknya.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG bukan hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki efek berganda dalam menggerakkan perekonomian, terutama di wilayah pedesaan. Ia menyatakan bahwa keberadaan MBG dapat membangun rantai pasok serta menciptakan ekosistem ekonomi lokal.
“Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Satu SPPG (dapur umum) itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” ucapnya.
Setiap dapur umum atau SPPG, menurut Dadan, akan memerlukan sekitar lima ton beras. Beras tersebut diambil dari petani lokal atau daerah penghasil, sehingga menciptakan permintaan yang stabil dan menjaga nilai tukar hasil panen petani.
“Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG,” jelas Dadan. (*)
