Jakarta, Suarabersama.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, BP, dan VIVO. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta agar badan usaha swasta yang mengalami kekosongan stok segera menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor lebih besar pada tahun ini. “Kuotanya itu 110% dibandingkan tahun lalu. Contoh, perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter di 2024. Di 2025, dia mendapat 1 juta plus 10% atau 1,1 juta kiloliter. Artinya, semuanya dapat dong,” ujar Bahlil di kantor ESDM, Rabu (17/9/2025).
Namun, jika perusahaan swasta membutuhkan tambahan pasokan di luar kuota yang sudah diberikan, Bahlil menekankan agar mereka berkolaborasi dengan Pertamina. “Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara,” jelasnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Laode Sulaeman, mengatakan hingga kini belum ada permintaan resmi dari SPBU swasta untuk membeli BBM ke Pertamina. “Belum, karena di SPBU swastanya sedang melakukan analisis internal. Jadi dalam rapat kemarin mereka belum bisa lanjut,” ujarnya.
Laode menambahkan, tidak akan ada penambahan harga jika SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Hal ini sudah diputuskan dalam rapat bersama Menteri ESDM. “Nggak, itu kan sudah dirapatkan sama Menteri, nggak boleh ada penambahan biaya macam-macam,” tegasnya.
Laode juga membantah tudingan bahwa pemerintah melakukan monopoli. Menurutnya, pemerintah justru memberi keleluasaan dengan menaikkan kuota impor SPBU swasta hingga 110% dibanding tahun lalu.
(HP)
