Jakarta, Suarabersama.com – Australia dan Papua Nugini sepakat menandatangani pakta keamanan baru yang membuka jalan bagi integrasi militer, termasuk peluang bagi warga negara Papua Nugini untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Australia dengan insentif kewarganegaraan.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin (15/9/2025) mengumumkan bahwa perjanjian tersebut akan diteken Rabu (17/9/2025) mendatang bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, bertepatan sehari setelah peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini dari Australia.
“Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dalam hubungan pertahanan kami,” kata Albanese kepada ABC di Perth sebelum bertolak ke Port Moresby. Ia menekankan bahwa perjanjian ini mencakup jaminan pertahanan bersama, peningkatan interoperabilitas aset, serta penyatuan kekuatan pertahanan kedua negara.
Salah satu poin terobosan dalam kesepakatan ini adalah peluang bagi warga Papua Nugini untuk mendaftar ke militer Australia. Sebagai tambahan, mereka yang bergabung akan mendapat jalur khusus menuju kewarganegaraan Australia. Saat ini, perekrutan di militer Australia hanya terbuka bagi mitra intelijen Five Eyes, yakni Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru.
Dengan populasi hampir 12 juta jiwa, Papua Nugini merupakan negara terpadat di Pasifik setelah Australia yang memiliki 27 juta penduduk. Kesepakatan ini dipandang memperkuat posisi Australia sebagai mitra keamanan utama di kawasan Pasifik, terutama di tengah kekhawatiran Barat atas meningkatnya pengaruh China.
Sejak 2019, tiga negara Pasifik telah mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing. Selain itu, China semakin aktif menawarkan kerja sama keamanan melalui pelatihan kepolisian di Fiji, Kiribati, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Bagi Washington dan sekutunya, langkah Australia ini menjadi sinyal penting untuk menjaga keseimbangan geopolitik regional sekaligus mempertegas posisinya dalam menghadapi dinamika keamanan di Pasifik.
(HP)
