Jakarta, Suarabersama.com – Ribuan warga Prancis turun ke jalan pada Sabtu (6/9/2025) menuntut Presiden Emmanuel Macron mundur dari jabatannya. Massa juga menyerukan agar Prancis keluar dari Uni Eropa, di tengah krisis politik dan ekonomi yang semakin dalam.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap Macron, yang tingkat persetujuannya kini berada di titik terendah sejak pertama kali menjabat pada 2017. Kondisi diperparah dengan defisit anggaran negara yang mencapai 5,8 persen dari PDB, jauh di atas batas 3 persen yang ditetapkan Uni Eropa.
Rencana penghematan yang diusulkan mantan Perdana Menteri Francois Bayrou, termasuk pemangkasan tunjangan dan dana pensiun, menuai kritik luas. Kebijakan itu dinilai lebih mengutamakan belanja militer dibanding kesejahteraan rakyat. Bayrou pun akhirnya gagal mempertahankan dukungan parlemen dan menghadapi mosi tidak percaya, menjadikannya perdana menteri kelima yang tumbang dalam kurun kurang dari dua tahun.
Sebagai pengganti, Macron menunjuk Sebastien Lecornu — mantan menteri pertahanan sekaligus loyalis dekatnya — sebagai perdana menteri baru pada Selasa (9/9). Dalam pidato perdananya, Lecornu berjanji akan membawa “perubahan nyata”, meski oposisi menilai penunjukan itu hanya memperkuat status quo.
Di sisi lain, gerakan protes terus meluas. Florian Philippot, mantan politisi National Rally yang kini memimpin partai euroskeptik The Patriots, memobilisasi massa dalam kampanye “Frexit”. Serikat buruh dan kelompok kiri juga mengumumkan aksi mogok nasional bertajuk Bloquons Tout (“Mari Blokir Segalanya”) pada Rabu (10/9).
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat lebih dari 800 aksi protes di berbagai kota, mulai Paris, Marseille, Bordeaux, hingga Rennes, dengan total sekitar 175.000 orang turun ke jalan. Gelombang penentangan ini menegaskan jalan terjal bagi pemerintahan baru di bawah Lecornu, sekaligus menguji ketahanan politik Macron dalam sisa masa jabatannya.
