Jakarta, Suarabersama.com – Komisi I DPR RI menyoroti kasus penembakan yang menewaskan pejabat kanselerai KBRI Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan WNI maupun pejabat diplomatik Indonesia di luar negeri.
“Pemerintah, khususnya Kemenlu, perlu segera mengevaluasi sistem keamanan bagi seluruh perwakilan RI di luar negeri, termasuk penempatan personel, koordinasi dengan aparat lokal, dan mitigasi risiko,” ujar Dave di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Dave juga mendesak agar otoritas Peru melakukan investigasi terbuka dan transparan serta memastikan pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Ia menegaskan, negara wajib hadir untuk memberikan pendampingan psikologis maupun hukum bagi keluarga korban.
“Tragedi ini tidak boleh berlalu tanpa kejelasan hukum dan perbaikan sistemik. Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses ini demi kehormatan dan keselamatan para diplomat kita di seluruh dunia,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta. Ia menilai penembakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
“Atas nama Fraksi PKS dan Komisi I DPR RI, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri RI. Ini adalah duka kita bersama sebagai bangsa Indonesia,” ungkap Sukamta.
Sukamta mendesak agar investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya jaminan keselamatan staf diplomatik Indonesia di luar negeri.
“Kami mendesak pemerintah Peru dan otoritas setempat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan akuntabel. Pemerintah Peru wajib memberikan perlindungan, menjamin keamanan, dan memastikan tidak ada lagi ancaman terhadap staf diplomatik Indonesia,” lanjutnya.
Selain itu, ia meminta Kemenlu RI untuk berkoordinasi dengan Interpol, PBB, dan otoritas keamanan Peru agar kasus ini bisa segera terungkap.
(HP)
