suarabersama.com-Aksi massa bertujuan meminta TNI Non-Organik ditarik dari tiga Distrik berlangsung di depan Kantor DPRK Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa (02/09/2025).
Wakol Yelipele sebagai penanggung jawab aksi meminta untuk menindaklanjuti penolakan kehadiran militer Non-Organik, DPRK Jayawijaya harus membentuk pansus. Dia menyatakan bahwa masalah ini sudah pernah disuarakan, Komisi A sudah memanggil pimpinan dari aparat TNI/Polri, bahkan Wakil Bupati Jayawijaya, namun sampai saat ini tidak ada solusi.
Wakol Yelipele, “Kami meminta DPRK Jayawijaya serius menanggapi masalah ini, kalau tidak kita akan menggerakan masa yang lebih besar dari 8 Kabupaten untuk melumpuhkan Kota Wamena, agar diketahui bahwa masyarakat tak membutuhkan militer Non-Organik,” ucapnya.
Aksi yang melibatkan ratusan massa bertujuan menyampaikan penolakan dan meminta TNI Non-Organik ditarik dari tiga Distrik di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan meminta kepada DPRK Jayawijaya agar membentuk Pansus untuk menarik TNI Non-Organik di 3 (Tiga) Distrik, Kab. Jayawijaya, yakni Distrik Ibele, Tailarek dan Walaik.
Mendesak apabila aspirasi aksi tidak ditindak lanjuti akan menurunkan masa yang lebih besar, karena situasi yang dihadapi warga Jayawijaya sama dengan yang dihadapi masyarakat Lanny Jaya dan Yahukimo.
“Langkah awal kita lakukan aksi di Kota Wamena, namun kalau aspirasi tidak ditindak lanjuti kami akan konsolidasi masa besar-besaran dari Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya dan beberapa kabupaten lainnya untuk melakukan aksi jilid II,” ujar Wakol Yelipele.
Harun Mosib sebagai penanggungjawab aksi dari Distrik Ibele, menyampaikan terima kasih kepada Dandim-1702/Jayawijaya dan Polres Jayawijaya karena telah membuka ruang demokrasi untuk masyarakat, dia juga apresiasi kepada Komisi A dan anggota DPRK Jayawijaya lainnya. “Seluruh keluh kesah dari kehadiran militer Non-Organik di 3 Distrik sudah disampaikan dan harus dijawab, karena kehadiran mereka membuat masyarakat terganggu, ini aspirasi terakhir yang harus dijawab sesuai harapan masyarakat,” harapnya.
Apresiasi juga disampaikan anggota Komisi A DPRK Jayawijaya, Yusup Huby, menilai aksi ini menjadi bukti meningkatnya kualitas demokrasi masyarakat Papua. “Rakyat Jayawijaya mampu menggerakkan dan mengorganisir aksi dengan tertib. Ini bukti masyarakat kita lebih dewasa dalam berdemokrasi dibandingkan yang sering kita lihat di media sosial. Atas nama lembaga DPRK, kami menyampaikan terima kasih,” ucapnya.
“Kami berterima kasih karena aspirasi disampaikan dengan baik. Setelah ini, mari kembali pulang ke rumah masing-masing dengan selamat, salam hormat untuk keluarga,” ucapnya.
Aksi massa selesai dengan tertib, tanpa insiden dan menjadi catatan positif dalam perjalanan demokrasi di Kabupaten Jayawijaya.
