Papua, Suarabersama – Operasi militer gabungan yang dilancarkan TNI di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua, berhasil mengungkap jaringan pendanaan ilegal yang diduga mengalir ke kelompok separatis bersenjata. Operasi tersebut berlangsung di Kampung Kunga, Distrik Ilaga, dan Kampung Gunalu, Distrik Onerik, pada 22 dan 23 Juli 2025.
Dalam operasi tersebut, dua anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil dilumpuhkan. Mereka adalah Lison Murib alias Limar Elas, yang dikenal sebagai Komandan Batalyon OPM, serta Alena Murib alias Alerid Murib, yang juga aktif dalam struktur kelompok tersebut.
Petugas menyita sejumlah barang bukti penting dari lokasi kejadian, di antaranya uang tunai puluhan juta rupiah, senjata tajam seperti parang dan panah, lima unit ponsel, alat komunikasi HT, serta dokumen internal kelompok bersenjata. Tak hanya itu, aparat juga menemukan empat magazen senjata api, puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan 7,62 mm, bendera Bintang Kejora, stempel organisasi separatis, dan surat permintaan logistik serta dana operasional dari kelompok bersangkutan.
Dokumen yang ditemukan menguatkan dugaan bahwa OPM selama ini menjalankan skema pemerasan terhadap warga dan menyasar sumber dana ilegal untuk mendukung aktivitas bersenjata mereka.
Pihak militer menegaskan bahwa operasi ini dilaksanakan berdasarkan mandat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Seluruh tindakan prajurit disebut telah dilakukan secara profesional, terukur, dan tidak menyasar warga sipil.
Meski demikian, narasi berbeda muncul dari pihak separatis yang mengklaim adanya korban sipil dalam operasi tersebut. Klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen dan mendorong desakan dari sejumlah pihak untuk dilakukannya investigasi lanjutan guna memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap warga sipil.
TNI juga mengajak anggota kelompok bersenjata lainnya untuk menyerahkan diri dan memilih jalan damai guna membangun masa depan Papua yang aman dan sejahtera.
Langkah ini diyakini sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memutus rantai kekerasan dan mempersempit ruang gerak kelompok separatis, sembari tetap mengedepankan pendekatan humanis dan stabilitas kawasan.
