Jakarta, Suarabersama.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan peredaran beras subsidi program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) palsu yang ditemukan di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
Langkah ini dilakukan usai manajemen Perum Bulog Kanwil NTB melaporkan adanya temuan dua jenis kemasan beras, yakni satu kemasan resmi SPHP 5 kg dan satu kemasan lain yang diduga palsu dengan label KPSH 5 kg. Laporan awal disampaikan pada Senin, 28 Juli 2025, langsung ke Gedung Ditreskrimsus Polda NTB.
“Setelah menerima laporan dan melihat langsung barang bukti, kami langsung tindak lanjuti bersama Bulog. Ini bukan sekadar pelanggaran dagang, ini menyangkut program subsidi pangan untuk masyarakat,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, Rabu (30/7/2025).
Laporan resmi kemudian dilayangkan oleh manajer Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Bulog NTB ke Ditreskrimsus pada Selasa, 29 Juli 2025. Laporan itu langsung menjadi dasar penyelidikan aktif tim gabungan.
Tim Ditreskrimsus bersama Bulog menyisir sejumlah lokasi pada Rabu (30/7), termasuk tempat pengemasan beras di Kecamatan Gerung, Lombok Barat, serta beberapa kios di Pasar Pagutan dan Jempong, Kota Mataram—lokasi awal ditemukannya produk mencurigakan.
“Kami mendalami dari hulu ke hilir. Mulai dari proses pengemasan hingga distribusi. Saat ini, kami menelusuri siapa pelaku utama di balik pemalsuan ini dan kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar,” ujar Kombes Endriadi.
Ia juga mengingatkan masyarakat dan para pedagang untuk mewaspadai beras subsidi yang tidak sesuai standar dan segera melaporkan jika menemukan kejanggalan.
Penyelidikan masih berlanjut. Tim Ditreskrimsus tengah mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi guna mengungkap tuntas praktik pemalsuan beras subsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat kecil.
(HP)
