Jakarta, Suarabersama.com – Kasus beras oplosan menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan) yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, 16 Juli 2025. Selain membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024, rapat juga menyoroti maraknya praktik manipulasi mutu beras yang dinilai merugikan masyarakat luas.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, menyatakan keprihatinannya atas temuan Kementan terkait peredaran beras oplosan, dan menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pelaku, termasuk perusahaan besar yang terbukti melanggar.
“Kita sedang semangat membangun swasembada pangan, tapi malah ada beras oplosan. Ini jelas merugikan masyarakat. Kalau ada perusahaan besar yang nakal, harus ditindak tegas, beri efek jera supaya tidak terulang,” ujar Titiek.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam rapat tersebut memaparkan bahwa dari 212 sampel beras yang diuji di 13 laboratorium, seluruhnya ditemukan tidak sesuai standar, baik dari sisi mutu maupun volume. Modus yang dilakukan para pelaku disebutnya mirip dengan praktik pemalsuan kadar emas.
Kementan telah menyerahkan seluruh hasil investigasi tersebut kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah juga mengaku tengah memperkuat pengawasan bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan untuk menertibkan tata niaga beras di pasar.
(HP)
