Jakarta, Suarabersama.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan memberlakukan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap barang ekspor dari Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyatakan sejumlah langkah mitigasi telah disiapkan untuk melindungi pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekspor daerah.
“Sejumlah produk unggulan dari Jawa Tengah selama ini menyasar pasar Amerika. Maka, dengan adanya tarif baru ini, kami tidak tinggal diam,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi usai menghadiri forum ekonomi daerah di Semarang, Kamis (10/7/2025).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat nilai ekspor provinsi ini pada Maret 2025 mencapai 1,010,70 juta dolar AS, dengan Amerika Serikat sebagai salah satu tujuan utama.
Gubernur menegaskan, langkah pertama yang telah diambil adalah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk membentuk Rumah Kurasi. Fasilitas ini akan menjadi wadah bagi produk-produk unggulan Jawa Tengah untuk diseleksi, dikembangkan, dan dipromosikan ke pasar baru di kawasan regional dan internasional.
“Lewat Rumah Kurasi ini, produk-produk lokal seperti tekstil, kerajinan, dan mebel, akan kita dorong ke pasar baru. Tidak hanya mengandalkan Amerika, tapi juga membidik negara-negara lain,” terangnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga memperkuat kerja sama dengan sejumlah wilayah mitra yang selama ini telah menjalin hubungan sister province, seperti Fujian di Tiongkok, Melaka di Malaysia, dan Singapura. Produk unggulan seperti ukiran Jepara kini tengah dipromosikan secara aktif ke negara-negara tersebut.
“Tidak boleh bergantung pada satu pasar. Kami tawarkan ke Singapura, Fujian, dan Melaka. Ini kesempatan memperluas jejaring,” lanjut Gubernur.
Langkah strategis lainnya adalah membangun komunikasi lintas wilayah dengan beberapa pemerintah daerah di kawasan perbatasan, seperti Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Lampung. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jalur distribusi dan peluang ekspor nasional dari Jawa Tengah.
Tak hanya itu, Gubernur juga menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan ekonomi aglomerasi di dalam provinsi. Model ini akan memperkuat kolaborasi antarwilayah dalam satu keresidenan, sehingga ekonomi di masing-masing daerah dapat saling menopang dan tumbuh bersama.
“Kita bangun kekuatan ekonomi dari dalam. Dengan model aglomerasi, pertumbuhan tidak lagi terpusat, tapi menyebar dan saling dukung,” jelasnya.
Pemprov Jawa Tengah berharap, melalui langkah-langkah ini, dampak tarif resiprokal yang ditetapkan AS dapat diminimalkan, sekaligus menjadi momentum untuk memperluas dan memperkuat jejaring ekspor Jateng di kancah global.
(HP)
