Jakarta, Suarabersama.com – Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyarankan agar Indonesia menghentikan proses negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia. Ia mempertanyakan urgensi dari negosiasi yang direncanakan.
“Menurut saya, Pak Menko nggak perlu datang, kalau sudah di Amerika, batalkan pertemuan dengan pihak AS. Kenapa? Karena surat sudah dikeluarkan oleh Trump dan mengatakan bahawa Indonesia akan dikenakan 32%. Pertanyaannya lalu mau negosiasi apa?” kata Hikmahanto kepada awak media pada Rabu (9/7/2025).
Menurut Hikmahanto, langkah Trump merupakan sinyal ancaman nyata kepada negara-negara BRICS. Oleh karena itu, ia menilai Indonesia sebaiknya tidak melanjutkan negosiasi dengan pihak AS.
“Kedua, ingat ya bahwa Trump sudah mengancam bahwa terhadap negara-negara BRICS akan dikenakan tambahan 10%, berarti apa? 42%. Pertanyaan kita, lalu apa kita mau menegosiasi mau mengatakan kalau kita akan keluar dari BRICS? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu menurut saya, Pak Menko batalkan pertemuan dengan pihak Amerika Serikat, siapa pun itu, kembali,” tambahnya.
Hikmahanto memproyeksikan bahwa kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump kemungkinan besar akan memicu resistensi dari dalam negeri AS sendiri. Ia menyarankan agar Indonesia bersikap tenang dalam menyikapi langkah ini.
“Nanti kita tunggu saja tanggal 1 Agustus, benar nggak dikenakan? Siapa tahu di Amerika Serikat, kebijakan ini akan dihajar lagi oleh bursa di Amerika Serikat dan akhirnya Trump akan memundurkan lagi. Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu panik menurut saya, nggak usah panik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hikmahanto mendorong pembentukan koalisi dengan negara-negara lain guna menghadapi kebijakan tarif impor AS. Ia menilai bahwa Indonesia bersama negara lain dapat membangun persepsi bersama bahwa AS, khususnya Trump, adalah lawan bersama.
“Kemudian, kita yang harus kita lakukan sekarang ini adalah kita berkoalisi, karena memang surat itu dilakukan secara bilateral. Ingat ya waktu pertama kali dikenakan sekian persen itu diumumkan oleh Trump keseluruhannya yang membuat banyak negara itu menganggap ‘Oh kita sekarang punya musuh bersama’, common enemy, yaitu Trump. Sehingga banyak yang melawan,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama lintas negara dapat membawa tekanan pada ekonomi AS, yang pada akhirnya dapat berbalik merugikan rakyat Amerika sendiri.
“Kalau kita bersatu, berkoalisi, nanti yang akan menderita itu rakyat Amerika Serikat. Karena dia lah yang akan membayar tarif-tarif yang tinggi itu. Jadi sudah biarin saja, nanti rakyat Amerika yang akan menentukan nasib dari Trump, kita tunggu. Sekali lagi yang perlu saya sampaikan, kita tunggu, jangan kemudian kita datang ke sana,” tegasnya.
Di sisi lain, Trump telah melayangkan ancaman kepada Indonesia agar tidak merespons tarif 32% dengan tindakan balasan. Jika Indonesia menaikkan tarif terhadap produk dari AS, maka Trump akan menaikkan tarif lebih tinggi lagi terhadap Indonesia.
Ancaman tersebut tercantum dalam surat resmi dari Washington yang ditandatangani langsung oleh Trump dan ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, Trump meminta agar Indonesia memahami alasan di balik kebijakan tarif tersebut.
“Jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif impor Anda (atas produk dari AS), maka tarif yang Anda naikkan akan ditambahkan ke 32% yang kami tetapkan,” ancam Trump dalam surat tersebut, dikutip Selasa (8/7).
Trump menjelaskan bahwa alasan utama pengenaan tarif sebesar 32% adalah karena ketidakseimbangan dalam hubungan dagang antara AS dan Indonesia. Ia menilai defisit neraca perdagangan yang dialami AS merupakan ancaman serius bagi ekonomi dan keamanan nasional negaranya.
Sebagai langkah strategis, Trump menyatakan perlunya mengambil kebijakan perdagangan yang dapat menutup kesenjangan perdagangan tersebut.
