Jakarta, Suarabersama.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terlalu jauh terkait proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini digarap oleh Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Fadli Zon. Dasco mengingatkan agar publik tidak menuduh adanya kepentingan politik dalam proses tersebut tanpa dasar yang jelas.
“Kita kan enggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Politikus Partai Gerindra itu juga mengimbau agar publik menunggu hasil pendalaman dari Komisi X DPR RI, yang disebut akan segera menggelar rapat bersama Menteri Kebudayaan untuk mengklarifikasi isi dan arah penulisan sejarah tersebut.
“Kan itu baru nanti akan didalami oleh Komisi X. Nah setelah didalami, baru diambil kesimpulan,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Komisi X DPR dijadwalkan memanggil Fadli Zon, tidak hanya untuk membahas proyek penulisan sejarah, tetapi juga untuk meminta penjelasan atas pernyataan kontroversial sang menteri yang sempat menyangkal adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998—pernyataan yang menuai reaksi keras dari publik, khususnya para penyintas dan aktivis reformasi.
Sementara itu, kritik dari berbagai kelompok masyarakat terus bermunculan. Mantan aktivis 1998, Pande Trimayuni, menilai proyek ini berpotensi sarat kepentingan jika dikendalikan langsung oleh negara. Ia menegaskan bahwa penulisan sejarah seharusnya menjadi domain para akademisi dan sejarawan independen, bukan dikendalikan dari atas.
“Kalau negara yang menginisiasi tanpa ruang terbuka, sejarah justru bisa dijadikan alat kekuasaan,” kata Pande.
Proyek penulisan ulang sejarah nasional sendiri telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025. Namun hingga kini, masih banyak pihak yang mempertanyakan transparansi, metodologi, serta aktor-aktor di balik penulisan tersebut.
(HP)
