Jakarta, Suarabersama.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menanggapi kabar viral di media sosial terkait dugaan penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. KKP secara tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa informasi itu tidak benar alias hoaks.
Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Ritan, Tokongsendok, Nakob, dan Mala, yang diketahui masuk dalam kawasan konservasi dan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023–2043.
“Saya tegaskan, empat pulau ini tidak diperjualbelikan karena merupakan wilayah kedaulatan Indonesia,” tegas Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, dalam pernyataan resmi melalui akun Instagram KKP, Selasa (17/6).
Doni menjelaskan bahwa tidak ada regulasi di Indonesia yang mengizinkan penjualan pulau, baik kepada individu maupun badan usaha. Pemerintah hanya mengatur pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dengan ketentuan tegas tentang batas kepemilikan dan pelestarian.
“Minimal 30 persen lahan di pulau kecil harus dikuasai negara dan difungsikan sebagai area lindung, akses publik, serta kepentingan umum lainnya,” ungkapnya.
Sementara sisa lahan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha wajib menyediakan ruang terbuka hijau, dan aktivitas yang dilakukan harus mendukung pelestarian lingkungan serta keterlibatan masyarakat setempat.
Isu ini mencuat setelah situs jual-beli pulau privat berbasis luar negeri, Private Islands Online, memuat tawaran bertajuk “Island Pair in Anambas, Indonesia” dengan luas total 159 hektare dan status leasehold atau sewa jangka panjang.
Dalam deskripsi, pulau tersebut disebut belum dikembangkan dan “cocok untuk ekowisata”. Namun, KKP memastikan bahwa klaim dalam situs tersebut tidak berdasar secara hukum di Indonesia, dan kementerian telah melakukan penelusuran terhadap unggahan tersebut.
(HP)
