Jakarta, Suarabersama.com – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta TNI Angkatan Darat untuk mengkaji ulang rencana perekrutan 24 ribu prajurit tamtama yang akan difokuskan pada pembentukan batalyon teritorial. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh bersifat reaktif atau hanya seremonial semata, melainkan harus berdasarkan kajian strategis yang matang.
“Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” ujar Oleh dalam keterangannya, Rabu (11/6).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis yang harus dirancang dengan perencanaan menyeluruh. Ia menekankan bahwa pembentukan batalyon teritorial harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan tidak tumpang tindih dengan satuan teritorial lain seperti Kodim dan Koramil.
Lebih lanjut, Oleh mendorong TNI untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Keuangan agar kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” tegasnya.
Komisi I DPR, kata Oleh, akan terus mengawasi perkembangan rencana tersebut dan mendorong dilakukan uji kelayakan atau feasibility study sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Ia memastikan pihaknya akan membahas secara mendalam rencana rekrutmen dan pembentukan batalyon teritorial tersebut bersama Panglima TNI.
“Kita mendukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara,” pungkasnya.
(HP)
