suarabersama.com– Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta Bupati Puncak Elvis Tabuni dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera menarik pasukan dari perkampungan di wilayah Kabupaten Puncak.
Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengancam akan melakukan penyerangan terhadap pos militer di area perkampungan yang ada di Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak jika permintaan mereka tidak dipenuhi. “Kami akan melakukan penyerangan karena TNI masih kuasai kampung milik warga masyarakat sipil,” kata Sebby melalui keterangan tertulisnya, pada Rabu, 04 Juni 2025. Kampung yang dimaksud, ialah kampung Kugibur, Tagalomanggen, dan beberapa kampung lainnya di Distrik Gome Utara. Wilayah yang sebelumnya menjadi daerah perang antara TNI dengan TNPPB-OPM.
Selain menarik pasukan, kata Sebby. TPNPB juga meminta kepada Bupati Puncak untuk menghentikan aktifitas penambangan emas ilegal karena area Kabupaten Puncak menjadi salah satu yang telah ditetapkan sebagai zona perang. TPNPB juga meminta agar TNI tak mengawal masyarakat yang akan kembali ke kampung. “Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI juga harus bertanggung jawab atas tewasnya warga sipil karena serangan udara yang dilakukan TNI,” ujarnya.
Sebelumnya, terdapat seorang warga sipil asal kampung Walenggaru, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak, Papua Tengah ditemukan tewas di kediamannya usai diduga terkena serangan udara yang dilancarkan TNI-Polri pada Senin, 26 Mei 2025.
Narasumber yang turut menemukan jenazah korban atas nama Sole Mosip itu mengatakan, Sole tewas terkena ledakan mortir yang dijatuhkan TNI-Polri saat terjadi kontak senjata dengan milisi TPNPB di Gome Utara. “Meninggal dunia akibat letusan bom udara yang menyebabkan rumah dan tubuh korban terbakar,”.
Diceritakan, sebelum ditemukan warga, kampung Walenggaru sempat menjadi basis pertempuran antara milisi TPNPB-OPM dengan TNI-Polri. Saat itu, TNI-Polri menggempur TPNPB dengan serangan darat dan udara. Narasumber juga menilai, Sole Mosip bukan satu-satunya warga sipil yang menjadi korban tewas akibat kontak senjata yang terjadi dan meyakini masih terdapat warga sipil lainnya yang menjadi korban.
Dia juga menyampaikan proses pencarian korban terkendala medan yang terjal dan pengawasan aparat keamanan di lokasi. Pengawasan yang dilakukan menyebabkan proses pencarian tidak leluasa. “Kami mendesak dilakukan investigasi oleh Komnas HAM dan lembaga independen lainnya, mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional pada peristiwa ini,” katanya.
Kepala Operasi Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani dan Kepala Satgas Hubungan Masyarakat Damai Cartenz Komisaris Besar Yusuf Sutejo, belum terdapat statemen terkait hal tersebut.
Disisi lain, Kristomei membantah penggunaan peledak dalam operasi pengamanan yang dilakukan prajurit TNI di Papua. “Itu hanya propaganda OPM untuk mendesak penarikan mundur TNI-Polri dari Papua,” kata Kristomei, Senin 26 Mei 2025
