Jakarta, Suarabersama.com – Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana pemberlakuan potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta pelanggan dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa memang terjadi perubahan kebijakan. Langkah ini diambil karena adanya kendala terkait keterbatasan waktu.
“Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (2/6).
Sebagai bentuk kompensasi, pemerintah meningkatkan bantuan subsidi upah (BSU). Sebelumnya, bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta selama dua bulan.
Kini, nominal BSU dinaikkan menjadi Rp300 ribu per bulan. Artinya, selama dua bulan, total bantuan yang diterima akan menjadi Rp600 ribu bagi masing-masing penerima, yang terdiri atas 17,3 juta pekerja dan 565 ribu guru honorer.
“Nanti Kemnaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu BSU sebesar Rp300 ribu per bulan, diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi, dua bulan Rp600,” ucap Sri Mulyani.
Paket stimulus ekonomi yang diusung pemerintahan Prabowo juga mencakup empat kebijakan tambahan. Yang pertama adalah potongan harga untuk tiket kereta api, pesawat, dan transportasi laut dengan total anggaran Rp0,94 triliun.
Kebijakan kedua adalah diskon tarif tol selama bulan Juni dan Juli 2025 sebesar Rp0,65 triliun.
Ketiga, terdapat peningkatan nilai bantuan sosial sebesar Rp11,93 triliun.
Dan yang keempat, pemerintah memperpanjang kebijakan diskon 50 persen untuk iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).
Secara keseluruhan, nilai paket stimulus ini mencapai Rp24,44 triliun. Mayoritas pendanaan, yaitu sekitar Rp23,59 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita harapkan kuartal II maka pertumbuhan ekonomi bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani.
